Aksi Demo 4 November—dan sepekan sebelumnya, Jumat (28/10/2016), ribuan warga masyarakat tumpah ruah turun ke jalan di Ibukota Jakarta, meneriakkan tuntutan proses hukum bagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok,, yang dianggap telah mengeluarkan ucapan berisi penistaan terhadap Al Quran (Surat AL Maidah Ayat 51), saat berbicara di hadapan warga Kepulauan Seribu, Jakarta akhir September 2016 lalu.
Sebuah ekspresi kemarahan secara massif, yang sesungguhnya adalah pertunjukan politik berbungkus sentiment agama, yang mestinya bisa diredam oleh para tokoh di negeri ini. Baik oleh para petinggi di panggung kekuasaan, para pimpinan partai politik, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Hari itu, Jumat 4 Nopember 2016, ribuan orang dari berbagai kalangan dari sejumlah Ormas Islam dan—ini yang menarik, dari beberapa tokoh nonmuslim, serta sejumlah tokoh politik, larut dalam tuntutan sama, tujuan sama, Ahok harus dihukum. Tapi mereka turun ke jalan dengan motif yang berbeda-beda.
Ahok, memang banyak musuh, setidaknya itulah menurut anggapan mereka yang tak suka dengan mantan Bupati Belitung Timur (Provinsi Bangka Belitung), mantan politisi Partai Gerindra yang kini menjabat Gubernur DKI Jakarta ini.
Sebagai pemain politik, hampir pasti saat ini para politisi Partai Gerindra menyimpan kebencian dengannya, dan cap sebagai pengkhianat melekat selamanya, setelah Ahok menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, partai yang mengusungnya ini ia tinggalkan. Saat menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi yang terpilih sebagai Presiden RI Oktober 2014 lalu, Ahok melakukan banyak penertiban kawasan kumuh, bangunan liar dan kesemerawtuan pedagang kaki lima (PKL).
Sejumlah Ormas yang pada masa Gubernur Fauzi Bowo hidup nyaman dan mendapat banyak jatah kue pembangunan, hilang karena dipangkas habis olehnya. Di internal PNS, sejumlah pejabat yang ia anggap tak becus bekerja, ia copot, yang tetap bandel ia pecat. Tak ketinggalan, DPRD DKI yang jadi mitranya. Dengan alasan memasukkan banyak apa yang ia sebut anggaran siluman, hubungan pun jadi panas sepanjang masa jabatannya. Ya, Ahok jadi banyak musuh. Tapi ia tetap pede (Percaya diri), karena yakin, apa yang dilakukannya baik, dan banyak yang suka dan mengapresiasi, apa yang telah ia lakukan.
Tapi benarkah Ahok pantas dihukum, bahkan—mengutip teriakan beberapa pendemo, harus dibunuh? Tak semua setuju dan sependapat, apalagi sampai harus dengan melakukan aksi turun ke jalan dan berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, mendesak sang presiden sebagai pimpinan pemerintahan, membiarkan Ahok diproses hukum.
Sebagian kalangan berpendapat, jika dicerna dengan fikiran jernih kata per kata, ucapan Ahok di depan warga Kepulauan Seribu tidak berisi penistaan agama. Terlebih, ada bukti, video rekaman yang beredar adalah hasil editan, dan transkrip kata-katanya tidak lagi asli. Logikanya pun, adalah sebuah kekonyolan besar jika itu ia dengan sengaja lakukan, saat ia menjelang maju di Pilkada Serentak 2017 dan berharap dipilih lagi menjadi gubernur oleh masyarakat ibukota.
Memang, unjuk rasa adalah hak konstitusional sebagai bentuk kebebasan menyatakan pendapat bagi semua warga negara di alam demokrasi sekarang ini, Mengadukan seseorang yang melanggar hokum ke aparat kepolisian, juga dibenarkan. Tapi memaksakan penegak hukum agar menyatakan seseorang bersalah tanpa melalui pemeriksaan yang proporsional, tentu sangat tidak dibenarkan. Apalagi memaksa seorang presiden mencopot seorang gubernur tanpa pemeriksaan awal, jelas sangat berbahaya dalam kehidupan bernegara. Padahal, proses hukum sedang berjalan di kepolisian, dan jika tak suka Ahok kembali memimpin Jakarta, cukup dengan tak memilihnya lagi pada Pilkada Februari 2017 mendatang.
Entah disadari atau tidak, para tokoh yang terlibat dan menggerakkan Aksi 4 November, telah bermain api dengan isu sensitif di negeri ini, yaitu sentiment suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), dengan pertaruhan yang sangat mahal, yakni hancurnya persatuan di tengah kebhinnekaan, yang selama ini susah payah diperjuangkan dan dijaga.
Akhirnya, kita seperti tersadar, bahwa ternyata kita sebagai bangsa belumlah siap menerima perbedaan, belum ada semangat bersama untuk membangun toleran di tengah perbedaan, sesuatu yang selama ini kita agung-agungkan kepada bangsa lain. Apakah kita akan terus seperti ini? Tentu saja tidak, dan penulis berharap, kita bias memetik pelajaran penting dan berharga, dari semua itu.
Penulis: Firdaus Masrun
Baca Opini Lain:
Aksi Damai 212
Sidang Ahok dan Wibawa Hukum
KTP Elektronik
Kebiri, Tepatkah
Menteri Arcandra, Kegaduhan Baru?
Testimoni Freddy
Awas Narkoba
Pilkada Serentak
Hak Memilih
Calon Tunggal
