Covid 19, PSBB Gagal?

Ilistrasi: pikiran-rakyat.com

Pemerintah Indonesia mengklaim telah memiliki rencana matang dan terukur dalam penanganan Virus Corona yang oleh badan kesehatan dunia, WHO (World Health Organization) diseragamkan penamaannya dengan Covid 19. Dan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diberlakukan sejak awal April 2020, adalah pilihan pemerintah Indonesia, tidak lockdowan yang menjadi pilihan dan diberlakukan sejumlah negara di dunia, tidak juga Karantina Wilayah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.

Apakah Karantina Wilayah dan PSBB berbeda? Jawabnya berbeda. Meski diatur dalam undang-undang yang sma—Karantina Wilayah diatur pasal 1 ayat 10 sedangkan PSBB diatur dalam pasal 1 ayat 11, terdapat perbedaan mendasar antara kedua bentuk kebijakan penanganan pandemi wabah penyakit tersebut.

Karantina Wilayah, dalam pasal 1 ayat 10 UU Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan, adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi

Sedangkan PSBB, dalam pasal 1 ayat (11) disebutkan, adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

Selain menyangkut cakupan dan objek yang dibatasi, perbedaan lain dari Karantina Wilayah dan PSBB adalah dalam hal aspek ekonomi sebagai konsekuensi kebijakan yang diambil. Pada Karantina Wilayah, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2018, semua kebutuhan dasar orang dan hewan ternak seperti makan di dalam zona karantina tersebut, menjadi tanggung jawab pemerintah. Sementara dalam penerapan PSBB, pada P 59 UU yang sama, tak mencantumkan pemenuhan kebutuhan dasar, baik manusia maupun ternak di zona PSBB.

Terlepas dari perbedaan dua bentuk kebijakan itu, ada dugaan bahwa PSBB bukan satu-satunya rencana langkah pemerintah Indonesia. Layaknya sebuah pekerjaan besar, pemerintah tentu telah memperhitungkan segala kemungkinan—termasuk hambatan hingga kegagalan yang akan dihadapi saat menetapkan rencana tersebut. Dengan kata lain, besar kemungkinan, PSBB merupakan Plan A, dan pemerintah memiliki Plan B, bahkan C atau lebih. Plan B akan dilaksanakan jika berdasarkan evaluasi, Plan A hasilnya tidak sesuai yang diinginkan, demikian seterusnya.

Apakah Plan B dan C dari Pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi Covid 19?

Sekarang ini Pemerintah sedang menjalankan Plan A, menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dengan menetapkan sejumlah syarat, diberlakukan secara bertahap pada daerah terpapar Covid 19, dan otoritas kewenangan menetapkan, diserahkan kepada Menteri Kesehatan.

Bagian dari kebijakan PSBB ini aktivitas pribadi dan sosial warga dalam batas tertentu dibatasi (tapi tidak seketat Lockdown) dslam bentuk kebijakan Phisical Distancing dan Social Distancing. Jabarannya, warga diminta untuk di rumah saja, pusat-pusat kegiatan (perusahaan, pabrik) diarahkan untuk dilakukan di rumah (Work From Home), demikian pula pusat keramaian (pasar, mal, bioskop hingga rumah ibadah) ditutup.

Untuk pilihan ini, posisi Pemerintah Pusat memang harus kuat. Karena itu terkait kelangsungan koordinasi Pusat dan Daerah diterbitkanlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21/2020. Konsekuensi ekonom berskala besar juga harus ditanggung pemerintah, karena harus menanggung biaya hidup mereka yang dirumahkan. Karena itulah pemerintah kemudian melakukan refocusing anggaran di APBN, dengan memangkas pos-pos pengeluaran yang kurang penting dan mendesak di semua bidang, untuk ketersediaan anggaran penanganan Covid 19, dengan.menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020.

Sejak Plan A ini dipilih dan diberlakukan dengan DKI Jakarta sebagai provinsi pertama berstatus PSBB pada 10 April 2020 lalu, pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaannya. Hingga 18 Mei 2020 baru ada dua provinsi , DKI Jakarta dan Jawa Barat) serta 16 kabupaten/kota yang berstatus PSBB.

Selama rentang waktu sekitar dua bulan itu, penyebaran Covid 19 belum menunjukkan penurunan, jika tak tepat disebut, makin meningkat dan mencemaskan. Hingga 20 Mei 2020, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto menyebut jumlah pasien positif terinfeksi berjumlah 19.189 pasien—hari itu bertambah 693 pasien baru. Dari jumlah itu, pasien yang dinyatakan sembuh 4.575 orang, sedangkan pasien meninggal dunia bertambah 21 menjadi 1.242. DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masih menempati jumlah pasien terbanyak, baru saja memperpanjang pemberlakuan PSBB.

Muncul pertanyaan; 1) Mengapa PSBB di DKI dan Jabar diperpanjang, dan apakah akan terus diperpanjang? 2) Apa yang membuat PSBB di dua provinsi itu diperpanjang? 3) Sejauh ini bagaimana evaluasi PSBB, dan.mengapa belakangan kebijakan itu malah dilonggarkan, benarkah PSBB telah dinilai gagal? dan 4) belakangan muncul wacana, di mana sejumlah komponen bangsa diminta mempersiapkan diri menghadapi apa yang disebut skenario New Normal, lalu Herd Immunity. Sangat mungkin, itulah Plan B dan C Pemerintah Indonesia dalam penanganan Covid 19

Apa itu New Normal dan Herd Immunity?

Secara umum, New Normal mengandung pengertian, penciptaan pola hidup normal baru dari masyarakat, dalam situasi krisis yang terjadi.Kaitannya dengan Covid 19, dengan New Normal itu, masyarakat diharapkan beradaptasi dalam situasi pandemi dengan cara menjadikan perilaku hidup bersih sebagai kebiasaan sesuai protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan Presiden Joko Widodo yang minta masyarakat berdamai dengan Virus Corona, diyakini banyak pihak sebagai isyarat pemerintah sedang mempersiapkan skenario itu.

Sedangkan Herd Immunity mengandung pengertian, sistem kekebalan secara kolektif dari sebuah komunitas, tercipta ketika mayoritas anggota komunitas tersebut telah terkena virus dan pada tahap itu penularan virus akan berhenti dengan sendirinya. Berapa persen skala penularan untuk mencapai kekebalan itu, para ahli kesehatan di dunia belum ada kesepakatan, namun WHO menyebut berkisar 70-80 persen, dan karena besarnya angka tersebut, organisasi kesehatan dunia tersebut tidak setuju, Herd Immunity ini sebagai solusi. (firdaus masrun)

Baca Juga: Virus Corona, Kenalilah

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here