“Ketika orang-orang baik menjaga jarak dari politik, tak perlu heran jika politik menjadi tidak baik.” (Friedrich Naumann)
Penggalan kalimat dari pelopor politik asal Jerman di atas, demikian melegenda dan sering dikutip politisi dunia dalam upaya mengajak orang-orang baik untuk terjun ke dunia politik dan tidak justru menjauhinya. Salah satunya Presiden Turki, Recep Tayyip Erdrogan. Di Indonesia pun, belakangan kalimat ini ramai disuarakan dan menjadi bahasan.
Politik memang bicara kekuasaan. Duduk di kursi pemerintahan atau legislatif, merupakan salah satu cara untuk mengubah kebijakan. Maka tak sedikit muncul seruan agar orang-orang baik sebaiknya ikut berpolitik, agar posisi-posisi strategis yang menentukan hajat hidup orang banyak, tak keburu diisi orang tak baik alias penjahat, yang tentu saja berkedok orang baik.
Citra dunia politik yang kian hari kian kusut dan mencemaskan, memang penting sekali diisi orang-orang baik, yang mempunyai niat ikhlas dan tulus untuk membangun negeri. Dengan moral, ilmu, dan pengalaman yang baik mereka diharap akan membawa bangsa ini menuju kebaikan dan kemajuan.
Adagium lama “Jika urusan tak diserahkan pada yang amanah, maka tunggulah kehancuran” menjadi dasar, harapan hadirnya orang-orang baik itu di pusaran kekuasaan.
Namun sayangnya, di panggung politik tanah air, dari pusat sampai ke daerah, masyarakat lebih banyak disuguhkan atraksi para politisi menggunakan cara-cara tak mendidik dalam meraih kekuasaan itu. Langkah pragmatis menjadi bagian dari strategi mencapai tujuan, kekuasaan yang diincar.
Di lapis bawah, rakyat tentu sudah sangat mengetahui, ada banyak bentuk praktik-praktik kotor dilakukan para politisi untuk mendapat suara pemilih. Dari bagi-bagi uang, sembako, sampai janji muluk, di mana pemilih tak memiliki daya tawar kuat untuk menagih realisasinya.
Sedang di level atas, para elite Parpol acapkali mempertontonkan apa yang disebut politik transaksional; bagi-bagi jatah proyek hingga posisi kekuasaan dengan pengusaha atau lawan politik, demi tercapainya tujuan bersama. Karena hal-hal demikianlah muncul stigma (cap) politik sebagai sesuatu yang kotor, dan karena itu selayaknya dijauhi orang-orang baik.
Tapi benarkah sebaiknya demikian? Menurut saya, pendapat itu cukup beralasan, setidaknya mengacu pada kenyataan, banyaknya orang-orang yang semula dianggap baik, atau orang yang semula terjun ke politik dengan niat baik, lalu berubah saat memegang kekuasasn.
Tak perlu menyebut nama, apalagi dari partai mana, Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, kini penuh oleh para politisi (sebagian besar kepala daerah) yang semula dianggap baik, dipuja bahkan disembah pengikutnya. Di beberspa daerah bahkan terjadi, anggota legislatif (DPRD) bersekongkol dengan pihak eksekutif, melakukan korupsi.
Di sejumlah penjara, juga diisi para politisi yang menjalani hukuman karena melakukan hal-hal yang sangat tidak pantas, main serong dengan istri orang lain, pesta narkoba hingga dengan arogan melakukan tindak kekerasan di area publik. Mereka jelas telah mengkhianati kepercayaan rakyat yang memilihnya.
Mengapa itu terjadi? Di satu sisi, politik di negeri ini memang berbiaya mahal. Untuk memenangkan pertarungan, seorang politisi harus mengeluarkan uang demikian besar (Baca: Lingkaran Setan “Money Politic”).
Di sisi lain, kekuasaan itu memang cenderung memabukkan. Seseorang yang memiliki kekuasaan, akan mendapat pengakuan sosial sebagai orang terpandang di masyarakat. Untuk memelihara dan mempertahankan itu, tentu saja butuh biaya tak kecil. Karena itu pula banyak yang kemudian terseret melakukan tindakan koruptif (menerima suap, dan sejenisnya). Bahkan, tak sedikit yang berjuang mati-matian terjun ke politik, untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya, tak peduli dengan cara melanggar batas.
Tentu saja banyak orang baik yang tak sependapat dengan gambaran di atas, merasa saat kekuasaan telah dalam genggaman, tetap bisa bertahan dengan komitmen mulianya dan menjalankan kekuasaan dengan baik, tak melakukan bentuk-bentuk tindakan tak terpuji tersebut.
Tapi percayakah anda dengan klaim para orang baik itu? Mudah-mudahan anda percaya. Karena jika tidak, stigma politik sebagai sesuatu yang kotor dan sebaiknya dijauhi orang baik, mendapatkan pembenaran.
Seseorang pernah berkata “Selama politik uang tak ditindak tegas, selamanya saya takkan mau terjun ke politik. Karena dalam proses menuju ke sana, saya akan kalah dan kecewa, kecuali saya menggunakan cara-cara politisi yang kotor itu”. Sumpah Panwaslu, Pilkada Muara Enim.
Baca Juga:
Sumpah Panwaslu, Pilkada Muara Enim
Lingkaran Setan “Money Politic”
