Pilkada telah mendekati selesai, seiring dengan telah hampir rampungnya proses penghitungan jumlah perolehan suara masing2 pasangan calon peserta Pilkada.
Hitung Cepat (quick count) sejumlah lembaga survei telah pula memberi gambaran Paslon mana yang akan jadi pemenang dan yang kalah, meski resminya masih akan diputuskan lewat rapat pleno KPU, paling lambat 9 Juli 2018 ini.
Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari ajang politik pemilihan kepala daerah itu, salah satunya fakta masih dominannya penerapan praktik politik uang (money politic) untuk mendongkrak perolehan suara. Maka jangan heran, akhir dari penghitungan suara selalu diwarnai tudingan prilaku politik kotor itu, diarahkan oleh yang kalah kepada peraih suara terbanyak. Dan rumitnya lagi, pelaku politik uang, melenggang pergi dan kabur, meninggalkan gelanggang
Tema money politic ini dibahas, bukan saja sebagai hal memprihatinkan, karena masih terjadi dan agaknya akan terus berlangsung, tapi juga dikaitkan dengan akan digelarnya Pemilu legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres). Bicara siap tak siap seseorang hendak menjadi Caleg, misalnya, selalu diukur dari seberapa besar modal uang yang telah ia siapkan. Politik uang pun kembali akan mewarnai pertarungan para calon legislator.
Belum apa-apa, untuk memenuhi syarat administrasi seorang Caleg harus merogoh kocek, untuk mengurus SKCK, surat keterangan sehat dari rumah sakit, sampai uang administrasi mendaftar ke Parpol. Tapi itupun masih belum seberapa, karena ada pengeluaran bernilai jumbo yang juga harus disiapkan, yakni untuk keperluan sosialisasi (buat spanduk, baleho, brosur sampai kartu nama).
Sudah? Ternyata belum. Sang Caleg juga harus siagakan uang untuk transportasinya menemui calon konstituen, juga uang makan, minum dan operasional transport bagi tim pendukungnya.
Cukup? Ternyata juga belum. Boleh tanya kepada para Caleg yang tak terpilih, berapa dulu uang yang mesti ia keluarkan lagi menjelang pencoblosan hingga masuk penghitungan suara mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten/kota bahkan provinsi. Dan, jangan lupa, tanya juga Caleg yang sudah terpilih, berapa total uang yang ia habiskan untuk sampai duduk di legislatif, dan berpredikat sebagai “Wakil Rakyat”.
Maka jangan kaget, tak lama setelah terpilih, hanya dalam hitungan bulan, para wakil rakyat ini ramai-ramai datang ke bank atau pegadaian, dari sekedar menggadaikan harta tersisa hingga SK Pengangkatan mereka sebagai legislstif, sebagai jaminan meminjam uang. Alamaak.
Ironisnya lagi, setelah jadi, di setiap tanggal gajian, mereka sudah ditunggu para pendukung yang merasa telah berjasa. Mereka datang untuk meminta imbalan, untuk membayar ini dan itu berbagai kebutuhan, sebagaimana lazimnya bentuk terima kasih seseorang kepada orang yang telah membantunnya.
Jika yang terpilih dibuat pusing dengan menghitung jumlah uangnya yang telah dikeluarkan, hal tak kalah tragis harus dihadapi Caleg yang kalah, bukan? Uang sudah banyak dikeluarkan, tapi perjuangan panjang berujung kandas, harapan menjadi “Yang Terhormat” pun lepas. Bahkan tak sedikit yang akhirnya harus kabur dari kejaran hutang dan sebagian lagi berakhir di rumah sakit, karena stress
Inilah potret sekaligus wajah nyata politik demokrasi kita sampai saat ini. Buram, sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Tentu saja dan hampir pasti, kondisi itu akan mempengaruhi motivasi para wakil rakyat ini dalam menjalani pekerjaannya, untuk murni akan memperjuangkan nasib rakyat atau bergeser, menebus barang gadaian dulu, dan mewujudkan impian-impiannya, sebagai prioritas dalam fikirannya? Anda bisa mereka-reka sendiri.
Sampai kapan ini akan terus berlangsung, bak lingkaran setan yang tak jelas ujung pangkalnya? Atau bisakah anda mengubah keadaan itu dengan memilih Caleg yang berkualitas meski tak memberi uang , sembako atau janji? Anda sendiri pula yang bisa memutuskannya.
Baca Juga:
Pilkada, Pertaruhan Nasib Rakyat
Sumpah Panwaslu, Pilkada Muara Enim
