Bupati mengatakan, Muara Enim sebagai salah satu basis militer tak pernah lepas mengikuti program TMMD ini. Sinergi antara TNI dan masyarakat sudah terjalin sejak dulu.

“Sejak pertama kali AMD diadakan di Kecamatan Gelumbang Muara Enim, masyarakat sudah merasakan damppak positif dari progran TMMD yang dulu masih bernama ABRI Masuk Desa,” kata Muzakir usai Rapat Paripurna TMMD di Mabes TNI, Cilangkap Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Saat itu Bupatinya M Sai Sohar yang tak lain adalah orang tua Muzakir sendiri. Menurut Muzakir program TMMD harus terus dilakukan. Karena dengan kolaborasi TNI bersama masyarakat, pembangunan di daerah yang masih kurang bisa segera dilakukan.

Bupati mengungkapkan, pada tahun 2015 Pemkab Muara Enim bersama TNI telah menyusun program Karya Bakti yang akan dilaksanakan di daerah Semende. Program kali ini dilakukan untuk mengatasi daerah yang rawan longsor di daerah Semende. “Jika tanah longsor ini bisa kita atasi tentu perekonomian masyarakat tidak terganggu,” ujar Muzakir.

Dana untuk program Karya Bakti ini berasal dari APBD Kabupaten Muara Enim TA 2015. Adapun dana yang disiapkan sebesar Rp1,2 miliar. “Dengan dana tersebut, saya yakin nilai tambah yang diperoleh bisa dua kali lipat atau lebih. Karena program ini bekerja sama dengan TNI,” ujar Muzakir.

Sementara untuk 2016, Muzakir mengatakan program yang akan dilaksanakan adalah TMMD. “Masyarakat Muara Enim selalu siap untuk bekerja sama dengan TNI dalam mengisi pembangunan,” tegasnya.

Di tempat yang sama Komandan Kodim (Dandim) 0404/Muara Enim Letkol Inf Ruslan menyatakan kesiapan jajarannya untuk melaksankan progran Karya Bakti ini.”Kita sudah merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu agar program yang akan dilaksanakan di Desa Batu Surau, Semende ini dapat berjalan dengan baik,” kata Ruslan.

Ruslan mengatakan, pihaknya akan segara melaksanakan program karya bakti ini. “Dalam Karya Bakti kali ini kita akan terjunkan 75 personil. Dengan bantuan dari masyarakat, saya yakin program ini akan cepat selesai dan berhasil dengan baik,” ujarnya. (Amr)

Berita Lain:
Peduli HAM, Muara Enim Raih Penghargaan Dari Kemenkumham
Penyidikan 2 Kasus Korupsi di Muara Enim Tunggu Audit BPKP
Tingkat Hunian Menurun, Karyawan Hotel Griya Serasan Terancam PHK
Penghargaan LAKIP, Muara Enim Raih Nilai B
Normalisasi Sungai Aur Dipersoalkan Warga

Bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Muara Enim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim dan Pengurus Karang Taruna Muara Enim, kantin kejujuran yang bediri di SMA 1 Unggulan ini merupakan yang pertama di Kabupaten Muara Enim.

Kegiatan ini dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim, Adhyaksa D, Ketua Karang Taruna Muara Enim, Ludi dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim, Hamirul Hans serta Kepala SMAN 1 Muara Enim, Darmadi.

“Kantin kejujuran ini akan kita kembangkan disemua sekolah guna membentuk kepribadian siswa anti korupsi,” jelas Sekda Muara Enim, Taufik Rahman, ketika melakukan peluncuran kantin kejujuran di SMAN 1 unggulan Muara Enim, Selasa (9/12/2014).

Menurut Taufik dengan adanya nilai nilai kejujuran yang ditanamkan sejak dini kepada para siswa, maka visi Kabupaten Muara Enim yang Sehat, Mandiri, Agamis dan Sejahtera akan segera terwujud.  “Adanya kantin kejujuran ini salah bentuk untuk mewujudkan visi Muara Enim SMAS,” jelas Taufik.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim, Adhyaksa, kepada wartawan mengatakan, didirikannya kantin kejujuran agar virus kejujuran masuk dilubuk hati para siswa, aparat dan masyarakat.

 “Jika virus kejujuran itu sudah masuk dilubuk hati masyarakat, tidak ada lagi yang melakukan korupsi. Sehingga pembangunan Muara Enim agar berjalan dengan baik dan apa adanya,” kata Adhyaksa.

Membangun gerakan anti korupsi dari sekolah-sekolah merupakan cara yang ampuh untuk menciptakan negara yang bersih dari korupsi.Para pelajar sebagai calon pemimpin masa depan diharapkan jauh dari korupsi dan tidak meniru prilaku buruk penyelenggara negara yang korup.

Berita lain:
Penyidikan 2 Kasus Korupsi di Muara Enim Tunggu Audit BPKP
Kurikulum 2013, Guru Kesulitan Memberi Nilai
Terobsesi Gandakan Uang, Faizal Tertipu Rp 20 Juta
Aparat Bongkar Portal Warga Desa Tanding Marga
PPK dan PPS Belum Terbentuk, Tunggu Keputusan KPU Pusat
Desa Model, Program Terobosan TP PKK Kabupaten Muara Enim
Bujang Gadis Serasan; Brain, Beauty, Behavior
Akbid Muara Enim, Pabriknya Bidan Unggulan

Dua kasus tersebut adalah pengadaan Mobil Pemdam Kebakaran (Damkar) Badan Penanggulangan Bencara Daerah (BPBD) Muara Enim sebesar Rp 1,403 miliar dan Bantuan Sosial (Bansos) Teknologi Informasi dan Komputer (TIK)  untuk E-learing dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pusat sebesar Rp 3,348 miliar.

“Kita meminta ke BPKP Sumsel agar dapat disegerakan menghitung kerugian Negara dan kami terus berkoordinasi dengan BPKP Sumsel. Audit BPKP diperlukan untuk menambah alat bukti dari saksi ahli dan ditambah keterangan ahli. Bila ini sudah dan dapat meyakinkan adanya kerugian, kita dapat dengan segera P21 dan dilimpahkan ke pengadilan,” jelas Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim, Adhyaksa Darma Yulianto, kepada wartawan disela-sela peringatan Hari Anti Korupsi sedunia di Muara Enim, Selasa (9/12/2014).

Adhyaksa menuturkan, dalam penanganan perkara korupsi pihaknya tidak hanya berusaha mencari tersangka, tapi mengutamakan tindakan prefentif atau pencegahan bagaimana menyelamatkan uang Negara dan memberikan penegakan hukum yang berintegritas dan berhati nurani.
              
“Kita tidak menargetkan untuk melakukan penyelidikan kasus korupsi sebanyak banyaknya karena jika itu dilakukan akan membuat orang cemas. Tetapi kita lebih kepada  tindakan pencegahan dengan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di Muara Enim,” jelasnya.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Muara Enim pada Agustur 2014 lalu, telah menetapkan dua orang PNS berinisial Y dan Z dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi Bansos TIK untuk E-learning Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2014.Selain itu Kejari juga menetapkan tiga tersangka lainnya dari pihak swasta berinisial A, W dan MHP.

Bansos TIK ini berupa seperangkat komputer atau laptop yang diterima oleh sebanyak 62 Sekolah Dasar (SD) di wilayah Kabupaten Muara Enim. Sementara untuk dugaan korupsi pengadaan kendaraan Damkar senilai 1.5 Milyar tahun anggaran 2013, sampai saat ini masih dalam proses penyelidikan.

Berita lain:
Pemkab Muara Enim Luncurkan Kantin Kejujuran
Tingkat Hunian Menurun, Karyawan Hotel Griya Serasan Terancam PHK
Penghargaan LAKIP, Muara Enim Raih Nilai B
Normalisasi Sungai Aur Dipersoalkan Warga
Kades Penyeleweng Bantuan Raskin Dijerat UU Tipikor
Polsek Lubay Tangkap Agen Togel

Penghargaan tersebut dianugerahkan dalam memperingati Hari Hak Azazi sedunia ke-66. Piagam penghargaan diberikan langsung oleh Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly kepada Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar di Graha Pengayoman Kemenkum dan HAM, Jakarta, Rabu (10/12/2014).

Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar mengatakan, penilaian dari Kemekum dan HAM ini bukan hanya pemberian hadiah semata, tetapi berkat kerja keras seluruh instansi terkait di Kabupaten Muara Enim.

“Penghargaan ini sebagai penambah semangat dan motivasi kita agar apa yang tertuang dalam dalam penghargaan ini dapat kita tingkatkan. Saya berharap di Kabupaten Muara Enim tidak ada lagi kekerasan dalam kehidupan rumah tangga. Apa lagi kekerasan terhadap anak-anak,” kata Muzakir di Jakarta, Rabu (10/12/2014).

Karena itu, lanjut Muzakir dengan penghargaan ini kita harus lebih mawas diri. Karena penghargaan ini selaras dengan dasar negara kita, Pancasila. “Jika kita mengamalkan Pancasila, apa yang tidak kita kehendaki tidak akan terjadi,” ujarnya.

Untuk mencegah terjadi kekerasan ini di daerahnya, Muzakir menuturkan di Muara Enim sudah ada lembaga pengawasan dan monitoring. Lembaga ini secara terus menerus melakukan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat.

“Alhamdulillah semua berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga akhirnya Muara Enim menerima penghargaan ini,” pungkasnya.

Hari Senin (8/12/2014) lalu, Kabupaten Muara Enim juga meraih penghargaan lain dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebagai daerah yang memiliki Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terbaik. Bahkan, dari 491 Kabupaten/Kota Muara Enim bersama 11 daerah lain meraih nilai B. (Amr)

Berita Lain:
Penyidikan 2 Kasus Korupsi di Muara Enim Tunggu Audit BPKP
Tingkat Hunian Menurun, Karyawan Hotel Griya Serasan Terancam PHK
Penghargaan LAKIP, Muara Enim Raih Nilai B
Pemkab Muara Enim Luncurkan Kantin Kejujuran
Kurikulum 2013, Guru Kesulitan Memberi Nilai
Normalisasi Sungai Aur Dipersoalkan Warga
Kades Penyeleweng Bantuan Raskin Dijerat UU Tipikor
Aparat Bongkar Portal Warga Desa Tanding Marga
Terobsesi Gandakan Uang, Faizal Tertipu Rp 20 Juta
PPK dan PPS Belum Terbentuk, Tunggu Keputusan KPU Pusat

Minto, seorang guru Sekolah Dasar di Muara Enim, mengakui kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 di sekolahnya. Format penilaian siswa menjadi kendala utama yang dirasakan oleh guru-guru di sekolah itu.

“Yang menjadi kebingungan para guru masalah format penilaian siswa.Karena tidak ada panduan untuk mengisi nilai itu. Para guru disuruh membuat format sendiri dan penilaian itu dilakukan secara  deskriftif. Misalnya bagaimana guru tersebut memberikan penilai kepada sikap sehari hari siswa tersebut. Jadi penialai yang dilakukan tidak objektif,’ jelas Minto,Minggu (7/12/2014).

Dalam kurikulum 2013 ada 4 aspek penilaian siswa, seperti spiritualitas, sosial, pengetahuan, dan keterampilan murid. Para guru mengaku tak bisa memberikan penilaian secara optimal karena banyaknya jumlah siswa.

Hal yang sama dikatakan pengurus Forum Honor Indonesia (FHI) Muara Enim, Tantowi. “Yang membingungkan para guru masalah penilaian. Karena sampai sekarang belum ada formatnya. Jadi intinya pemberlakukan kurikulum 2013 ini tidak saja guru yang susah dan bingung tetapi siswa juga ikut susah,’” jelas Tantowi.

Terutama masalah penilaian rapor siswa. Karena sampai sekarang belum ada format rapor yang dicetak untuk mengisi nilai siswa tersebut. “Apalagi sebentar lagi siswa akan ujian semester, inilah yang membingungkan kami selaku guru,” jelasnya.

Menteri Anies membatalkan pelaksanaan kurikulum 2013 di 211.779 sekolah dan kembali menggunakan kurikulum 2006. Namun, kurikulum 2013 tetap diterapkan di 6.221 sekolah yang  sudah menerapkan kurikulum ini selama tiga semester. Pada tahun ajaran 2014/2015, kurikulum ini dilaksanakan di sekolah di 295 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Tiga bulan setelah Kurikulum 2013 dilaksanakan di seluruh Indonesia, Anies lalu mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 159 Tahun 2014 tentang Evaluasi Kurikulum 2013.(Me) 

Berita Lain:
Terobsesi Gandakan Uang, Faizal Tertipu Rp 20 Juta
Tingkat Hunian Menurun, Karyawan Hotel Griya Serasan Terancam PHK
Penghargaan LAKIP, Muara Enim Raih Nilai B
Kades Penyeleweng Bantuan Raskin Dijerat UU Tipikor
Polsek Lubay Tangkap Agen Togel
PPK dan PPS Belum Terbentuk, Tunggu Keputusan KPU Pusat
Aparat Bongkar Portal Warga Desa Tanding Marga
Ditodong Pistol, Sepeda Motor Dirampas