Zigzag

Ada pepatah orang  Jakarta, “hanya tuhan yang tahu, ke mana bajaj itu akan berbelok”. Bajaj (baca: Bajay) adalah kendaraan roda tiga, bedanya dengan beca kendaraan asal India ini bermesin. Seperti perkawinan antara becak dan Vespa.

Tulisan ini tentu saja tidak untuk membahas secara mendalam soal kendaraan khas ibukota Jakarta itu, tapi soal kekhususan dari kendaraan ini sendiri, yakni kemampuannya berkelok-kelok, bahkan secara mendadak pada ruang gerak yang sangat sempit sekalipun. Tepatnya, kendaraan ini bisa zigzag, kapanpun dan di manapun pengemudinya menginginkan—karena itu keluar pepatah di atas tadi.

Lalu apa korelasinya dengan konteks yang ingin dibahas? Penulis mencoba menganalogikan langkah lincah dan tak terduga para politisi sekarang ini. Begitu mudah membuat keputusan, untuk kemudian berubah dalam waktu cepat, bahkan tak terduga oleh pengikutnya sekalipun. Mereka melakukan langkah zigzag, dan setelahnya, masyarakatpun dibuat termangu.

Jumat 26 September 2014 lalu masyarakat di tanah air dikejutkan dengan keputusan  walk out (WO) para politisi Partai Demokrat di DPR RI, saat berlangsung sidang paripurna yang salah satunya membahas usulan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)—yang notabene adalah Ketua Umum Partai Demokrat, agar Pilkada dilaksanakan secara langsung dengan sejumlah syarat.

Sangat mengejutkan dan tak terduga, karena WO itu justru memuluskan keputusan Pilkada tak langsung, melalui DPRD. Makin kaget masyarakat, ketika  kemudian SBY kembali melakukan langkah zigzag, dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu), mementahkan lagi keputusan sidang paripurna itu.

Manuver  zigzag SBY, direspon para politisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, dengan langkah ekstra zigzag. Mereka sepakat akan mendukung Perppu, dan dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Tapi apa yang kemudian terjadi?.  Aburizal Bakrie usai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam munas mereka di Bali akhir November 2014, menegaskan akan menolak Perppu tersebut. Dan, ketika SBY meradang, Ical—panggilan sang ketua umum partai beringin, kembali berbalik arah, lewat akun twitternya, menyatakan akan mendukung lagi Perppu.

Partai yang kini berkuasa pun—Partai PDI Perjuangan, bukan tak pernah melakukan hal serupa. 10 tahun berada di luar kabinet, partai berlambang banteng moncong putih ini lekat dengan predikat penentang kebijakan kenaikan BBM. Tapi kini, belum seumur jagung berkuasa, menaikkan BBM adalah kebijakan besar pertama yang dikeluarkan. Masyarakat pun terhenyak.

Inkonsistensi, lincah bergerak dan tak beraturan. Itulah gaya yang kini banyak dipertontonkan para pemimpin di negeri ini, layaknya bajaj, tak ada yang tahu, kapan dan ke mana arahnya ke depan. Dalam posisi ini, siapa yang dirugikan, tentu saja rakyat. Rakyat kerap dibuat bingung dengan langkah para pemimpinnya, yang seakan menganggap tak ada—atau kalaupun dianggap, seperti tak mesti untuk diperhitungkan.

Dalam konsep civil society, situasi ini tentu saja tak sehat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Masyarakat harus diposisikan sebagain kekuatan lain yang menentukan, arah dan perjalanan ke depan. Partai adalah akademi politik, dan pimpinan partai sebagai dosen, haruslah memberi contoh yang baik bagi rakyat sebagai mahasiswanya.

Jangan cuma bisa memberi contoh, tapi jadilah juga contoh yang baik. Di sisi lain, aktualisasi keberdayaan masyarakat juga dengan tetap memperhatikan kaidah norma dan hukum. Tidak merusak dan tidak melanggar aturan. Karena tujuan hanya bisa dicapai, dengan keseimbangan atas semua kepentingan.

Penulis: Firdaus Masrun

Baca juga Opini lain:

KTP Elektronik
Kebiri, Tepatkah ?
Testimoni Freddy
Awas Narkoba
Menteri Arcandra, Kegaduhan Baru
Warung Elektronik
Calon Tunggal
Maaf
Puasa, Bersihkan Hati
Pilkada Serentak
Hak Memilih
UU Desa
Perjalanan Dinas
DOB, Buah Simalakama

Leave a Reply