Menanggapi hal tersebut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KPSMI) Faisal Yusra mengatakan pemerintah harus mengkaji ulang atas rekomendasi tersebut. Pasalnya, penghapusan BBM RON 88 berpotensi menghancurkan bisnis PT Pertamina (Persero).

“Penghapusan Premium RON 88 jika dilakukan tanpa bertahap, sangat berpontensi menghancurkan bisnis BBM Pertamina,” ujar Faisal saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (22/12/2014).

Dia menegaskan saat rekomendasi tetap berjalan maka pemerintah akan lebih banyak melakukan impor RON 92. Kondisi tersebut, kata dia, akan membuat beban biaya perusahaan kian bertambah. “Jika Premium RON 88 dihilangkan, maka product valuable kilang Pertamina jadi jeblok, hancur,” kata dia.

Selain itu, Faisal menambahkan penghapusan BBM RON 88 sangat menguntungkan pihak asing yang ikut bermain dalam bisnis hilir BBM nasional. Pasalnya, pesaing Pertamina yang ada saat ini hanya memilih atau mau jualan BBM hanya di kota-kota besar saja.

“Asing dan swasta nasional lebih memikirkan untung dan nyaris tidak bersedia berkorban buat kepentingan masyarakat dengan jualan BBM di pelosok-pelosok terpencil di tanah air,” pungkas dia.

Sementara pihak PT Pertamina (Persero) menyatakan akan menerima jika pemerintah mengabulkan rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi menghapus Ron 88 atau setara dengan Premium.

“Kami prinsipnya kebijakan pemerintah, dan kami ikuti itu lebih baik,” kata Manajer Media Pertamina Adiatma Sardjito di Jakarta, Senin (22/12/2014).

Menurut Adiatma, penerapan rekomendasi tersebut tentu ada konsekuensi yang harus diantisipasi, seperti kelebihan produksi Naptha yang menjadi material pokok yang  akan diblending dengan Ron 92 sehingga menjadi Premium Ron 88.

“Kalau mau diterapkan ada konsekuensi kelebihan Naptha,” ungkap Aditama. Kosekuensi lain, lanjut dia, adalah pemenuhan High Octan Mogas Component (HOMC) untuk menaikkan kadar oktan pada bahan bakar minyak (BBM). Karena itu, rekomendasi tersebut masih dalam kajian Pertamina.

“Cukup tidak HOMC untuk menaikkan oktan, ini masih dikajikan. Kita belum pernah lihat produk keteknikan dimana blending, dimana kita beli jumlah banyak HOMC MTBE di pasar ada apa tidak, dari sudut bagaimana ini aturannya,”ujarnya. (Amr/Bs)

Berita Lain:
Libur Natal dan Tahun baru Arus Penumpang dari Palembang ke Bangka Meningkat
Waspada !!! Narkoba dan Curanmor Masih Mendominasi Tren Kejahatan di 2015
DPRD Muara Enim Sahkan Alat Kelengkapan Dewan
Sedang Atur Lalu lintas, Dua Polisi Di Tabrak Truk Batubara
Korupsi Bansos TIK, Kejari Rampungkan Berkas
Muara Enim Siap Membangun Bersama TNI
Peduli HAM, Muara Enim Raih Penghargaan Dari Kemenkumham

Petugas Pos Penjagaan Terminal Penumpang Pelabuhan Boom Baru, Apran, di Palembang, Selasa, mengatakan pada musim liburan sekolah, serta menjelang Natal dan tahun baru, kondisi penumpang untuk keberangkatan kapal cepat Palembang–Bangka dan sebaliknya mengalami peningkatan sekitar 10 persen dari kondisi normal.

Dari dua kapal cepat Express Bahari dan Sumber Bangka yang beroperasi melayani rute pelayaran Pelabuhan Boom Baru Palembang-Muntok Bangka pada kondisi sekarang terisi sekitar 80 persen dari tempat duduk yang tersedia.

Peningkatan jumlah penumpang di Terminal Penumpang Boom Baru Palembang, pada penghujung Desember 2014 ini diprediksi akan terus meningkat. Sementara mengenai tarif pelayanan jasa angkutan kapal cepat tujuan Palembang–Bangka mengalami kenaikan berkisar Rp15.000 hingga Rp20.000, namun kenaikan ini bukan karena kondisi penumpang ramai.

Tarif jasa angkutan kapal cepat mulai dinaikkan terhitung 21 November 2014 untuk mengimbangi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang telah mempengaruhi biaya operasional. Tarif kapal cepat Express Bahari untuk kelas VIP dewasa yang sebelumnya Rp285.000 kini naik menjadi Rp300.000 dan anak-anak dari Rp245.000 naik menjadi Rp260.000 per orang satu kali jalan.

Sedangkan tiket kelas eksekutif dewasa dari Rp240.000 naik menjadi Rp265.000 dan anak-anak dari Rp200.000 menjadi Rp215.000, serta kelas bisnis/ekonomi dewasa dari Rp205.000 naik menjadi Rp225.000 dan anak-anak dari Rp165.000 menjadi Rp185 per orang. (Amr/Ant)

Berita Lain:
Penghapusan Premiun Dinilai Rugikan Pertamina
Waspada !!! Narkoba dan Curanmor Masih Mendominasi Tren Kejahatan di 2015
Sepanjang Oktober-Desember 2014, Minat Investasi Capai USD 18,7 Miliar
Cukup Gedung Indosat yang Dijual, Gedung Kementerin BUMN Jangan
Libur Natal dan Tahun Baru, Tarif Kereta Api Tak Naik
Presiden Pastikan Proyek Trans Sumatera dan Kalimantan Dimulai Tahun Depan
Pak Jokowi, Lahan Kami di Gusur Tanpa Ganti Rugi
Hari Pertama Buka Bank Sumbel Babel Syariah Muara Enim Raup 400 Juta Rupiah
Tahun 2015 Pasang KWH Listrik Gratis di Muara Enim
Pemkab Muara Enim Luncurkan Kantin Kejujuran
Kurikulum 2013, Guru Kesulitan Memberi Nilai
 
 

Kepala BKPM Franky Sibarani menjelaskan sektor prioritas yang dimaksud antara lain kelistrikan, industri padat karya, pertanian (khususnya hilirisasi produk CPO, Karet dan Kakao), maritim, dan substitusi impor.

“Nilai tersebut sangat mungkin bertambah karena dari 43 investor yang sudah menyatakan minatnya, 18 diantaranya yang sudah menyampaikan nilai investasi,” ujar  Franky dalam siaran pers, Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Franky menuturkan, ada hal positif dari minat investasi yang sudah masuk ke BKPM, yakni tingginya animo investor untuk menanamkan modalnya di sektor industri substitusi impor. “Tercatat ada 10 investor yang menyatakan minatnya berinvestasi dan 5 di antaranya sudah menyampaikan komitmen nilai investasi sebesar USD 8,5 miliar,” kata dia.

Untuk jangka panjang lanjutnya, kondisi ini akan menekan angka impor sekaligus menyeimbangkan neraca pembayaran. Industri dalam negeri masih mengalami ketergantungan impor bahan baku, bahan penolong dan bahan modal.

Data BPS menunjukkan impor untuk ketiga industri dasar tersebut, sepanjang Januari-September 2014 sebesar USD 114,3 miliar atau mencapai 76 persen dari total impor Tahun 2013 sebesar USD 149,7 miliar. “Itulah kenapa BKPM menempatkan industri substitusi impor sebagai prioritas investasi,” tegas dia.

Dia menambahkan, BKPM siap mengawal minat investasi yang sudah masuk melalui proses kemudahan perizinan dan pemberian fasilitasi bagi investor. Tidak hanya investor baru, BKPM juga berjanji memfasilitasi investor lama yang akan melakukan perluasan usaha.

“Kami akan mengadakan dialog dengan investor di sektor prioritas, untuk mendengar apa yang dibutuhkan mereka dalam mendorong ekspor dan melakukan penambahan investasi,” ujarnya. (Amr)

Berita Lain:
Cukup Gedung Indosat yang Dijual, Gedung Kementerin BUMN Jangan
Presiden Pastikan Proyek Trans Sumatera dan Kalimantan Dimulai Tahun Depan
Tantangan Berat Boss Baru Garuda
Bos Citilink Jadi Dirut Garuda
Ketika Demam Batu pun Melanda Muara Enim

“Harga kan ada tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB). Intinya, kami tidak akan melampaui itu. Jadi, tetap dalam koridor TBB dan TBA,” kata Direktur Utama PT KAI (Persero) Edi Sukmoro, di Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Edi memperkirakan jumlah pesanan tiket kereta api selama libur Natal dan Tahun Baru 2015 hanya akan naik tipis dari tahun sebelumnya. PT KAI, lanjut dia, memperkirakan ada sekitar 3,8 juta lebih penumpang selama musim liburan Natal dan Tahun Baru 2015.

“Penumpang kereta api diperkirakan mencapai 3.859.788 penumpang atau naik tipis dibandingkan 2013 sebanyak 3.815.740 penumpang. Peningkatannya sekitar satu atau dua persen, tidak banyak peningkatan,” ujarnya.

Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI mengoperasikan 1.516 kereta, terdiri dari 1.364 stamformasi dan 152 kereta cadangan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama liburan Natal dan Tahun Baru 2015.

Sementara itu, untuk unit lokomotif, pihaknya mengoperasikan 371 lokomotif dinas dan 40 lokomotif cadangan. “Kita berharap angkutan Natal ini zero accident tidak ada peristiwa luar biasa terjadi,” kata dia. (Amr)

Berita Lain:
Sepanjang Oktober-Desember 2014, Minat Investasi Capai USD 18,7 Miliar
Perpu Pilkada Langsung Tinggal Ketuk Palu?
Pengamat; Revolusi Mental Seolah Kandas Di Tangan Jokowi Sendiri
Pemkab Muara Enim Luncurkan Kantin Kejujuran
Kurikulum 2013, Guru Kesulitan Memberi Nilai
Terobsesi Gandakan Uang, Faizal Tertipu Rp 20 Juta
Aparat Bongkar Portal Warga Desa Tanding Marga

Meski baru sebatas wacana, niat Rini menjual aset negara menuai beragam kritik dan kecaman dari berbagai elemen masyarakat.

Gedung Kementerian BUMN ini, dulunya merupakan gedung milik Garuda Indonesia. Gedung ini menjadi saksi bisu penyelesaian krisis yang melanda maskapai penerbangan Garuda Indonesia pada 2006. Pemerintah memutuskan membeli gedung itu agar aset Garuda yang sangat strategis (ada di ring 1 pusat pemerintahan) tidak jatuh ke tangan asing.

Pengamat Ekonomi Said Didu mengungkapkan, pembelian gedung tersebut oleh pemerintah atas dukungan DPR dan Kemenkeu. Dana untuk membeli gedung tersebut melalui APBN yang dicicil selama 3 tahun.

Menurut Said, saat itu pemerintah membeli gedung tersebut sedikit memaksa karena hanya dibeli sedikit di atas NJOP bahkan tidak melalui lelang tapi hanya melalui appraisal.

“Pada dasarnya Garuda ‘keberatan’ menjual aset tersebut ke Pemerintah. Ada beberapa kali demo karyawan yang menolak. Selain karena harganya murah juga karena mereka tidak mau kehilangan aset strategis,” kata dia dalam siaran pers, Jakarta, Kamis (18/10/14).

Perjuangan mendapatkan aset itu cukup alot. Karena awalnya Kementerian BUMN sudah membayar uang muka untuk membeli Gedung Danareksa. Namun atas pertimbangan menyelamatkan aset Garuda agar tidak jatuh ke tangan swasta, pembelian Gedung Danareksa dibatalkan.

Menteri BUMN saat itu Sofyan Djalil menyetujui pembatalan pembelian Gedung Danareksa dan membeli Gedung Garuda. Penggantian tersebut mendapatkan persetujuan dari BPK.

Said Didu menuturkan, sejak awal pembelian gedung ini, Kementerian BUMN menyadari bahwa kantor tersebut terlalu besar. Sehingga beberapa instansi lain/lembaga ikut menggunakan kantor tersebut, seperti KPK sejak 2008 menempati 1 lantai, Dewan Perubahan iklim mendapat satu lantai.

Berangkat dari sejarah panjang gedung BUMN, mantan Sekretaris Menteri BUMN ini menyarankan agar gedung itu tidak dijual. Efisiensi perlu didukung, namun tidak dengan menjual aset. Apalagi aset itu ada di ring 1 pusat pemerintahan, jantung ibu kota negara.

“Tapi mungkin bukan dengan cara menjual Kantor Kementerian BUMN yang lokasinya berada di lingkaran 1 (Jalan Merdeka). Cukuplah gedung Indosat yang menjadi saksi bisu pelepasan aset negara di lingkaran 1 tersebut. Gedung Indosat adalah satu-satunya gedung swasta yang saat ini ada di lokasi ring 1,” papar dia.

Untuk efisiensi, kata dia mungkin lebih baik sebagian gedung tersebut disewakan ke pihak lain seperti SKK Migas dan BUMN /perwakilan BUMN yang saat ini masih menyewa kantor di berbagai tempat atau digunakan bersama dengan Kementerian/Lembaga yg belum memiliki kantor.

“Anggaran kementerian BUMN selama ini adalah yang terendah dari seluruh Kementerian dan Lembaga yang ada hanya sekitar Rp 200 – 300 miliar per tahun,” ujarnya. (Amr)

Berita lain:
Tantangan Berat Boss Baru Garuda
Bos Citilink Jadi Dirut Garuda
Ketika Demam Batu pun Melanda Muara Enim
Pertamina Tambah 3 Direksi
Pertamina Serius Kembangkan Energi Terbarukan