Padahal kata dia, sesuai dengan UU No. 4 tahun 1997  dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 1998 tentang Penyandang Cacat menyebutkan, penyandang cacat berhak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak dan mendapat perlakuan yang sama dan tanpa diskriminasi.

“Sesuai dengan UU nomor 4 tahun 1997 dan PP nomor 43 tahun 1998 itu, setiap perusahaan wajib mempekerjakan para penyandang cacat sesuai dengan kemampuannya masing masing,” tegas Teguh, beberapa waktu lalu.

Idealnya, lanjut Teguh, setiap perusahaan harus mempekerjakan sekurangnya satu penyandang cacat yang sesuai syarat jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja dari 100 orang pekerja perusahaannya.

Dijelaskannya, pasal 14 UU nomor 4 tahun 1997 menyebutkan, bahwa perusahaan negara dan swasta memberikan  kesempatan dan perlakukan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat  pendidikan dan kemampuan  yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan melalui prinsip perusahaan. Jika perusahaan tersebut tidak mempekerjakan penyandang cacat, maka sesuai pasal 28 UU tersebut akan dikenakan sangksi.
 
“Pada pasal 28 itu disebutkan barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 14, maka sanksinya pidana kurungan selama lamanya 6 bulan dan atau pidana denda setinggi tingginya Rp 200 juta,” jelas Teguh.

Untuk menindak lanjuti UU tersebut, pihaknya beberapa waktu lalu telah menyampaikan surat edaran kepada setiap perusahaan yang ada di Muara Enim. Namun sampai saat ini belum ada satupun perusahaan yang memberikan laporan terkait pelaksanaan UU itu.

Menurut Teguh, jumlah penderita cacat fisik di Muara Enim mencapai 3.127 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 70 persen sudah mendapatkan perhatian dari Dinas Sosial Muara Enim.
                 
“Sejak tahun 2010 lalu sudah 70 persen mereka yang menyandang cacat mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial. Bantuan yang diberikan berupa pendidikan keterampilan dan fasilitas yang mereka butuhkan supaya mereka bisa hidup secara mendiri tanpa ketergantungan,” jelas Teguh.

Selain itu, Dinas Sosial Muara Enim telah membuat Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) ke desa desa. UPSK tersebut melakukan pelayanan terpadu bagi para penyandang cacat seperti penyaluran kesehatan, pelatihan keterampilan. 
               
Untuk tahun anggaran 2015 ini, lanjutnya, para pecandang cacat yang akan mendapatkan bantuan dan pelatihan sebanyak 175 orang dari Kecamatan Tanjung Agung, Semende Darat Laut dan Semende Darat Tengah. Bantuan yang akan diberikan diseleksi sesuai dengan jenis kecacatan mereka masing-masing. (Me)

Berita Lain:
Sekda Kabupaten Muara Enim Mengundurkan Diri
Hotel Griya Serasan Berhenti Beroperasi 
Ratusan Penambang Tolak Penutupan Tambang Rakyat  
Dishub Muara Enim segera Turunkan Tarif Angkutan  
25 Anggota DPRD PALI Dilantik 
Terkait PAW, DPRD Muara Enim Konsultasi ke Depdagri 
DPRD Muara Enim Desak Bupati Pecat Camat dan Bides Pemalas   
Dana Desa Baru Terealisasi 10 persen 
Jelang Pilkada PALI, 5 Kandidat Siap Bertarung  

“Saya bukan pensiun dini, tetapi saya mengundurkan diri dari jabatan,” jelas Taufik. Menurut Taufik, dia menundurkan diri karena pertimbangan kesehatan. “Ada gangguan kesehatan pada tulang punggung saya, jika terlalu lama duduk menjadi sakit,” kata Taufik.
               
Dia mengaku sudah berobat sampai ke Malaysia dan terakhir di Surabaya. “Dokter tidak  merekomendasikan kepada saya untuk melakukan operasi, namun cukup menjaga kesehatan dengan baik jangan banyak kerja berat dan duduk. Saat itu saya masih terus melakukan terapi,” jelasnya.
 
Taufik bertugas di Pemkab Muara Enim sejak tahun 1987.  Beberapa jabatan yang diamanahkan kepadanya yakni Kabag Hukum, Kepala Inspektorat, Kepala Dispenda, Sekerataris DPRD dan  mulai 30 Oktober 2010 lalu sampai sekarang menjadi Sekda.

Selama 4 tahun 2 bulan menjabat Sekda, masih ada pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Diantaranya tukar guling rumah tahanan. Selain itu masalah base teren lahan 63 hektar di Tanjung Enim. “Kota Tanjung Enim akan bisa bagus jika base teren tersebut dapat terselesaikan. Kiranya pengganti saya bisa menyelesaikannya PR tersebut,” harap Sekda.

Dijelaskannya, setelah tidak lagi menjabat Sekda, dia berencana akan membuka usaha dan akan mengikuti tes pengacara. “Insya Allah bulan Februari mendatang saya akan kursus pengacara,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Muara Enim, Muzakir Sai Sohar, disela-sela acara pisah sambut Sekda di Ruang Bappeda Muara Enim mengatakan, dirinya telah menyiapkan pejabat PLT Sekda. “PLT Sekda hari Senin baru diketahui, saat ini masih diproses oleh Ibu Hera di Badan Kepegawaian Daerah,” jelas bupati.

Menurut bupati, cukup banyak penghargaan yang diterima Pemkab Muara Enim berkat kerja keras dan bantuan Sekda. Setelah tidak menjabat sebagai Sekda, Muzakir akan mencarikan posisi tertentu untuk Taufik yang tidak mengganggu kesehatannya agar bisa bersama sama dalam membangun Muara Enim. Dalam kesempatan tersebut, atas nama Pemkab Muara Enim, Muzakir mengucapkan terima kasih atas baktinya selama ini membangun Kabupaten Muara Enim. (Me)

Berita Lain:
Hotel Griya Serasan Berhenti Beroperasi 
Ratusan Penambang Tolak Penutupan Tambang Rakyat 
Dukung Swasembada Pangan, Babinsa Berlatih Menjadi Kader Pertanian 
Tim TKAB Tangkap Dua Pelaku Curas 
Ibu Rumah Tangga Korban Hipnotis 
Tahapan Pilkada PALI Belum Jelas 
Dishub Muara Enim segera Turunkan Tarif Angkutan  
25 Anggota DPRD PALI Dilantik 
Terkait PAW, DPRD Muara Enim Konsultasi ke Depdagri 
DPRD Muara Enim Desak Bupati Pecat Camat dan Bides Pemalas