Muara Enim, Kabarserasan.com — Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Muara Enim mengajak instansi pemerintah untuk ikut mengkampanyekan bahaya penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
Kepala BNNK Muara Enim Ika Wahyu Hindaryati mengatakan, saat ini kebijakan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) belum diterapkan oleh seluruh OPD lingkup Pemkab Muara Enim.
Meski demikian, lanjut Ika, pihaknya terus melakukan himbauan dan sosialisasi agar semua OPD melaporkan jika dirasa pegawainya ada yang terlibat narkoba agar mendapatkan rehabilitasi.
“Jika secara akumulatif, hingga saat ini sudah lebih dari 100 orang baik pegawai pemerintah maupun swasta yang melapor ke BNNK untuk mendapat rehabilitasi. Semua yang melapor akan kami jaga privasinya,” kata Ika, pada kegiatan Workshop P4GN di Hotel Grand Zuri Muara Enim, Senin (6/8/2018).
Ika menuturkan, saat ini baru tiga OPD yang menggandeng BNNK untuk melakukan tes urine. Sedikitnya jumlah ini, ungkapnya, karena masalah anggaran. Namun beberapa OPD rutin mengundang BNNK untuk mensosialisasikan P4GN.
“Untuk itu, melalui kegiatan hari ini kita berharap masing-masing OPD menyiapkan anggaran untuk sosialisasi bahaya narkoba, pembentukan satgas anti narkoba hingga tes urine secara mandiri. Mereka juga dihimbau bisa mengimplementasikan, jadi bukan hanya ngomong tapi langsung action di masing-masing OPD sehingga masalah narkoba bisa diatasi secara bersama,” ujarrnya.
Sementara itu Staf Ahli Bupati Muaraenim bidang Pemerintah, Hukum dan Politik Azmirin Zubaidi mengatakan, masalah narkoba adalah masalah global dan lintas sektoral. Untuk itu, dirinya sangat menyambut baik dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan BNNK Muara Enim.
Pihaknya juga tak ingin narkoba merusak pembangunan di Muara Enim. Untuk itu, mulai dari penerimaan pegawai semua yang ikut wajib bebas penyalahgunaan narkoba. “Bahkan kedepan kita upayakan, dalam penerimaan siswa itu disyaratkan harus lulus tes narkoba,” imbuhnya.
Pemkab Muara Enim, lanjutnya juga akan berupaya agar dapat melaksanakan tes urine bagi semua OPD. “Untuk masalah dana, tidak harus bergantung dengan APBD. Karena bisa didapat dari CSR,” lanjutnya.
Dirinya berharap semua pegawai Pemkab Muaraenim bersih dari narkoba. Apabila terlibat penyalahgunaan, lanjutnya, akan dibina dan direhabilitasi. “Apabila tidak bisa dibina, jurus pamungkasnya ya diistirahatkan,” pungkasnya.(ans)
