Muara Enim, Kabarserasan.com — Bupati Muara Enim H Muzakir Sai Sohar membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2019 di Ballroom Hotel Grand Zuri, Senin (2/4/2018).
Kegiatan ini juga dihadiri Forum Komunikasi Kepala Daerah (FKPD), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ormas, OKP, organisasi agama dan serta perwakilan dari institusi pendidikan. Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Bapeda Sumsel diwakili oleh Kabid Infrastruktur dan Pemgembangan Kewilayahan Hendrian Achmad, narasumber H Didik Susetyo Guru Besar Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya serta Yos Rusdiansyah Kepala BPS Sumsel.
Bupati menjelaskan, ada empat prioritas pembangunan yang ditekankan pada Musrenbang itu, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM), peningkatan infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian, tata kelola pemerintah yang baik serta ketahanan pangan dan pengelolaan lingkungan hidup.
“Prioritas pembangunan itu akan menjadi pedoman dalam merencanakan APBD guna melaksanakan kegiatan pada tahun 2019 mendatang,” ujar Bupati Muara Enim.
Disampaikan Bupati, jumlah usulan belanja pembangunan atau belanja langsung yang berasal dari Musrenbang Kecamatan dan hasil reses DPRD, serta RKPD mencapai 2.548 usulan kegiatan untuk tahun 2019 dengan nilai usulan Rp. 2,6 triliun. Usulan itu kemudian diverifikasi dan dirumuskan dalam Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan tanggal 12 – 16 Maret 2018 menjadi 434 program, 2.474 kegiatan dengan nilai usulan lebih dari Rp. 1,6 triliun.
Sementara estimasi R-APBD tahun 2019, lanjut Bupati sebesar Rp. 1,9 triliun. Dari rencana pendapatan itu, alokasi anggaran belanja langsung diproyeksikan berkisar Rp. 0,9 triliun dan belanja tidak langsung Rp. 1,0 triliun. Sehingga tidak dapat membiayai semua usulan.
“Namun usulan yang tidak dapat dibiayai dana APBD, akan ditawarkan kepada BUMN/BUMS melalui Forum CSR-PKBL untuk dibiayai melalui dana CSR-PKBL atau yang kita sebut RKPD Non APBD tahun 2019,” tambah Bupati.
Bupati menyampaikan, jika APBD bukanlah satu-satunya sumber pembiayaan pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Untuk itu, dirinya meminta kepala OPD untuk aktif, agar anggaran dari APBN dan APBD Provinsi dapat dialokasikan lebih besar ke Kabupaten Muara Enim di tahun 2019.
Sementara itu, Kepala Bappeda Muara Enim H Abdul Nadjib mengatakan empat program prioritas RKPD 2019, telah mengacu pada program provinsi dan nasional serta sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Muara Enim tahun 2005–2025.
Dirinya mengungkapkan, Kabupaten Muara Enim juga memiliki RKPD Non APBD yang kegiatannya ditawakan kepada dunia usaha dan dibiayai oleh BUMN/BUMS. “RPBD Non APBD ini sudah berjalan selama empat tahun. Dan ini bias menjadi contoh bagi Kabupaten/kota lainnya,” pungkasnya.
Pada acara itu, Bupati Muara Enim juga menyerahkan piagam penghargaan untuk dua OPD dengan perencanaan terbaik serta dokumen perencaaan yang lengkap, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kecamatan Rambang Dangku. (ans)
