Suatu saat sektor kepariwisataan menjadi sumber pendapatan yang besar bagi Kabupaten Muara Enim. Karena daerah dengan sebutan Bumi Serasan Sekundang ini, memiliki banyak destinasi wisata yang layak jual. Hanya saja, selama ini kurang digarap. Kini keseriusan mulai diperlihatkan.
Menurut Kepala Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Muara Enim Febriansyah ST, untuk memaksimalkan pemanfaatannya, diperlukan kemampuan ekstra, melibatkan banyak pihak terutama kalangan swasta.
Selama ini, menurut pria yang akrab disapa Ferry ini, upaya ke arah itu dibayangi banyak kendala, mulai dari soal ketersediaan tenaga ahli, akseptabilitas dan kesadaran masyarakat yang masih kurang, selain dukungan anggaran dan sinergitas antar SKPD yang belum seperti diharapkan.
Saat ini, jelas Ferry, orientasi kepariwisataan Kabupaten Muara Enim cenderung lebih diarahkan ke dataran tinggi, khususnya Semendo dan Tanjung agung.
“Di dua wilayah itu sektor pariwisatanya sudah siap jual. Ada air terjun Bedegung, Agrowisata di Semendo. Pemandangan alam di sana indah, cocok buat ekoturism. Daerah-daerah lain juga tetap kita perhatikan sepanjang memang ada potensi untuk itu,” kata Ferry kepada Kabar Serasan belum lama ini.
Menurut Ferry, potensi agrowisata di daerah itu sangat menjanjikan. Sebagai gambaran, Ferry memberi contoh Bali. Di daerah itu, menurutnya, pariwisatanya tidak lagi sekedar menjual wisata alam, tapi juga beragam potensi yang dimiliki. Buah salak misalnya, digalakkan dan turis bisa memetik sendiri. Hal sama bias dilakukan dengan perkebunan stroberi di Semende, sebagai oleh-oleh pengunjung.
Desa-desa di sekitar obyek wisata dibina untuk tujuan keselarasan. Semua kegiatan pembangunan disana dilakukan dengan cara swakelola.
“ Ya kita coba swakelola. Kita kasih dana, misalnya pembuatan WC (toilet), kita sokong dana untuk pembelian alat dan bahan bangunannya. Dan masyarakat bergotong royong mengerjakannya. Kenapa kita buat seperti itu? Supaya masyarakat merasa memiliki. Mereka juga dirangkul untuk memeliharanyai,” terangnya.
Dia yakin objek wisata yang ada di Muara Enim ke depannya menjanjikan. Anjloknya harga komoditas pertanian seperti karet, bisa membuat mereka beralih mencari pekerjaan lain.
Di Semende, kata Ferry, sudah ada pengrajim cinderamata, misalnya golok khas semende, mereka sudah dibina. Hanya saja, sisi peralatan jauh masih kurang. Disporapar butuh dana untuk merangsang masyarakat, khususnya dikawasan daerah wisata itu. Paling tidak desa-desa penyangga yang terdekat dengan objek wisata. Ferry mencontohkan obyek wisata air terjun Lemutu yang dikelola oleh mayarakat.
“Fasilitas mereka bangun seadanya. Nah itu pantas kita membantunya. Ya kalau belum permanen kita bikin menjadi permanen. Memang kita coba mengarahkan mereka itu. Sepanjang masih bisa dikerjakan warga setempat, kita coba dengan swakelola, masyarakat yang membangun,” jelasnya.
Ferry menerangkan, Air Terjun Lemutu itu akan dikembangkan. Saat ini sedang dimatangkan untuk membuat Detail Engineering Design (DED). Obyek wisata ini masuk dalam kawasan hutan lindung, karena itu akan diurus perizinannya ke Kementerian Kehutanan. Begitu juga dengan objek wisata sumber air panas Gemuhak. “ Kita akan buatkan juga DED-nya. Untuk itu perlu di-mapping dulu,” jelasnya.
Untuk menuju obyek wisata, lanjut Ferry, biasanya harus melewati pemukiman warga. “ Jalannya biasanya sempit, kecil. Kalu mereka mengadakan hajatan atau sedekah, jalan itu terpaksa harus mereka tutup,” terangnya.
Karena itu, kata Ferry, kedepan pihaknya berencana membuat gedung kesenian desa. “ Masyarakat di sana kalau ada acara biasanya membuat tenda ditengah jalan. Ini kan menggangu orang yang mau berkunjyng ke objek wisata di situ. Kalau sudah ada gedung kesenian kan, tidak akan seperti itu lagi.” kata dia.
Terkait dengan desa wisata, Ferry mengatakan, untuk menetapkan desa wisata perlu ada peraturan yang jelas. “ Sebenarnya desa wisata itu melalui Peraturan Bupati. Karena belum ada, makanya kita belum tentukan desa-desa wisata,” ujarnya.
Regulasinya belum ada. Palembang sendiri belum ada, provinsi juga belum ada, semua baru konsep. Seharusnya itu dibuat dulu sehingga bisa ditetapkan desa-desa wisata. Dengan begitu setiap tahun desa-desa ini bisa membuat program apa saja yang akan mereka kembangkan.
Untuk mengembangkan sektor pariwisata jika hanya mengandalkan dana APBD tentu tidak akan tercover. Dana CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan seharusnya bisa dimanfaatkan. Namun sayangnya dana CSR ini masih minim untuk mengembangkan pariwisata. “ Baru tahun ini, dari PGN (Perusahaan Gas Negara, red) untuk Taman Keanekaragaman Hayati di obyek wisata air terjun bedegung,” ungkapnya. (Amri)
