Kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengembangkan industri di luar Pulau Jawa, ditambah kuatnya dukungan pemerintah provinsi—melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumsatera Selatan, disambut antusias oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Muara Enim, dengan melakukan sejumlah langkah, untuk bagaimana menciptakan iklim kondusif bagi hadirnya investor di daerah ini, terutama investor yang ingin membuat kegiatan hilir, bagi optimalisasi potensi yang sangat kaya di daerah ini.
Sadar bahwa instansi mereka berperan sangat penting dalam upaya mewujudkan hilirisasi industri itu, mereka langsung menyusun langkah, berupa pembuatan Program Bedah Invetasi, yang dilakukan dengan sistem teknologi informasi (IT). Peogram Bedah Investasi ini, akan memaparkan potensi yang dimiliki, pemetaan berdasarkan wilayah, peluang yang bisa digarap investor dan jaringan pendukung yang telah tersedia.
“Untuk pembuatan program ini kami bekerjasama dengan pihak Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang. Program ini, selain jadi rujukan bagi calon investor yang dating, juga jadi pegangan kami, untuk memasarkan potensi investasi di ajang-ajang promosi dan pertemuan para pelaku usaha,” ujar Kepala BPMPT Kabupaten Muara Enim Alfarizal SH MH, kepada Kabarserasan, yang khusus menemuinya terkait masalah ini.
Diakui Alfarizal, sebelumnya ia pun termasuk pihak yang tak habis fikir dengan perkembangan investasi di Kabupaten Muara Enim, yang dengan aneka potensi yang melimpah tapi nyaris belum ada kegiatan hilirnya. Padahal, menurutnya, Pemerintah kabupaten Muara Enim telah sangat berusaha untuk menciptakan iklim kondusif bagi hadirnya investor, khususnya pemilik modal dari luar
Dijelaskannya, sejumlah langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim itu antara lain mereformasi birokrasi—proses perizinan yang sebelumnya panjang dan berbelit, dipangkas, dipersingkat dan dipermudah. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga sudah disiapkan, pemberian insentif bagi investor yang dianggap potensial. Tapi bahwa sampai kini, belum juga ada investor yang menanamkan modalnya, menunjukkan perlu langkah ekstra untuk meyakinkan para calon investor.
“Kami paham, batubara sebagai potensi energi dan menjadi sumber kekuatan ekonomi daerah ini, lambat laun akan habis. Karena itu fokus kami dengan pihak Unsri, ke sawit, karet dan kopi dulu. Bukan berarti yang lain kami abaikan, tapi yang lain itu berjalan seiring saja, Nanti kalau Program Bedan Investasi ini, akan kami minta pimpinan daerah ini untuk dikoordinasikan ke seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Muara Enim, agar melaksanakan itu, sesuai wewenang masing-masing,” tambah Alfarizal
Menurut Alfarizal, salah satu persoalan yang selama ini membuat laju investasi di Kabupaten Muara Enim tidak berjalan, karena masing-masing SKPD berjalan sendiri-sendiri, tidak terkoordinasi, tidak satu bahasa, dan tidak berjalan ke arah yang sama.
Solusinya, berbekal Program Bedah Investasi itu nanti, pihaknya akan minta pimpinan daerah ini minimal melakukan dua langkah. Pertama, membentuk tim koordinasi—misalnya dipimpin Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah, dan kedua, memerintahkan kepada seluruh SKPD untuk mendukung rencana sebagaimana tujuan yang ingin dicapai.
“Karena itu, kami juga bekerjasama dengan Politeknik Unsri untuk pengembangan IT (dalam bentuk website dan email) bagi setiap SKPD dan parallel dengan program yang kami buat itu. Pihak Politiknik juga nanti kami minta untuk mengoperasikan system ini. Ada banyak manfaat yang bias diambil dari pengembangan IT di SKPD ini. Pertama lebih efisien, jaringan lebih terkoodinatif, dan ketiga—ini yang sangat penting, data investasi yang kita miliki akan aman dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab” papar Alfarizal.
Lewat Program Bedan Investasi itu, lanjut Alfarizal, akan tergambar juga tingkat produksi ketiga komoditi unggulan itu, disesuaikan dengan kebutuhan hilirnya. Sawit misalnya, apakah sudah mencukupi untuk memasok CPO (CPO; Crude Palm Oi). Kalau dianggap cukup—bahkan berlebihan, ia akan bersikap tegas, tidak akan mengeluarkan izin lagi bagi perusahaan CPO baru, dan konsentrasi ke hilirisasinya saja.
Dalam hal pengurusan perizinan, lanjut Alfarizal, BPMPT Kabupaten Muara Enim segera melakukan sedikitnya dua langkah, Pertama, untuk mempermudah permohonan pihaknya akan menyiapkan bilik-bilik khusus pelayanan di setiap kantor kecamatan (untuk tahap pertama diujicobakan di Kantor Kecamatan Lawang Kidul dan Gelumbang).
Staf kecamatan yang ditunjuk akan diberikan pelatihan dan pembinaan untuk pekerjaan itu. Kedua, akan menerapkan sistem online, di mana para pelaku usaha cukup mengisi biodata, dan langsung akan diketahui berapa biaya yang harus mereka bayar.
Terkait biaya dan kontribus pendapatan bagi kas daerah, tambah Alfarizal, pihaknya berpatokan pada UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi, di mana diatur dalam hal apa saja daerah memiliki hak memungut biaya, terkait pengurusan izin. Izin yang tidak ada pungutan antara lain izin lokasi, dan izin prinsip penanaman modal.
Mengenai paket insentif yang akan diberikan kepada investor, Pemkab Muara Enim masih menggodok peraturan daerahnya. Insentif, menurut Alfarizal, bias dilakukan dalam beragam bentuk, misalnya berupa pengurangan restribusi bagi perusahaan yang dianggap potensial dan menguntungkan Muara Enim. Pemberian insentif bisa dilakukan sebelum atau saat kegiatan invetasi sudah berjalan.
Langkah lain dalam upaya menggaet calon investor, dengan menggencarkan penyampaian informasi, seputar potensi yang dimiliki daerah ini, baik melalui pameran-pameran, pertemuan business to business. Media promosi dan informasi juga dibuat, dalam bentuk brosur, buklet.
Koordinasi dengan BKPM Pusat dan BKPM Provinsi Sumatera Selatan juga diintensifkan. “Jika ada pertemuan dengan calon investor di Palembang atau Jakarta, BPMPT Muara Enim minta ikut diundang hadir. Disana kita berupaya memberikan paparan potensi yang ada di Kabupaten Muara Enim dengan data yang lengkap” tambah Alfarizal
Dengan sejumlah langkah ini,BPMPT Kabupaten Muara Enim optimis, beberapa tahun ke depan dalam waktu yang tidak terlalu lama, di kabupaten ini akan hadir sejumlah pabrik sebagai turunan dari potensi-potensi yang kita miliki dan selama ini belum dimaksimalkan manfaatnya. Namun satu hal, tegas Alfarizal, pihaknya sudah menekankan syarat bagi calon investor, yakni mereka harus bekerjasama dengan UKM di daerah ini. (Junel/Amri)
