Sekretarsi Daerah Kabupaten Muara Enim Taufik Rahman, yang menjadi ketua tim pilot project Reformasi Birokrasi (RB) di Kabupaten Muara Enim menjelaskan, reformasi birokrasi, hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur.
Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.
Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.
“Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner,” ujar pria lulusan fakultas hukum tata Negara Universitas Sriwijaya, Palembang ini.
Perubahan ini bukan hanya dari sisi PNS saja, tetapi juga pembenahan sistem. Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Muara Enim sudah melaksanakan salah satu tahapan, dalam hal penerimaan pegawai.
Saat ini, lanjut Taufik, penerimaan PNS di lingkungan Kabupaten Muara Enim sudah menggunakan sistem CAT (Computers Assited Test ). Sistem CAT ini penggunaannya jauh lebih mudah dan menguntungkan para peserta ujian tes CPNS 2014 dibandingkan penggunaan sistem Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang selama ini diberlakukan. Manfaat lain, dengan sistem terbaru ini, peluang bermainnya oknum nakal akan sangat kecil.
Untuk menghindari terjadinya aksi kejahatan hacker yang merusak hasil tes, sistem CAT tidak dilakukan online langsung ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat tapi dengan online lokal. Dengan cara ini, nilai peserta tes bisa dimonitor secara langsung oleh siapa saja termasuk peserta melalui TV monitor yang telah disiapkan. Kemudian hasil tes langsung dicetak dan diumumkan kepada peserta tes.
”Jadi hasil tes ini tidak seorangpun yang bisa melakukan perubahan dan dijamin 100 persen keamanannya. Pelaksanaan tes sistem CAT ini cukup bagus. Untuk itu kami mengimbau para peserta jangan ada yang terjebak pihak-pihak lain apalagi para calo yang mengaku bisa menolong meluluskan. Karena sistim CAT ini tidak bisa dipermainkan dan orang yang lulus betul-betul orang yang punya kompetensi untuk menjadi PNS,” jelas Taufik.
Tidak sampai di situ, untuk mendapatkan hasil maksimal, lanjut taufik, calon PNS hasil saringan tes itu selanjutnya dimasukkan ke dalam kegiatan pelatihan-pelatihan .
”Kalau selama ini peserta diklat terkesan asal ikut, sekarang ini kita sudah susun diklat-dikalt yang lebih terarah. Dengan demikian bisa diharapkan pegawai mempunyai keahlian sesuai bidangnya masing-masing,” tambah taufik.
Hanya saja, Taufik masih melihat ada satu faktor yang jadi kendala daerah ini untuk maju, yakni mengubah cara berfikir PNS, misalnya karakter minta dilayani masyarakat. padahal PNS adalah pelayan masyarakat. Cara berfikir seperti itu harus diubah, meski prosesnya harus gradual.
Budaya kerja PNS juga harus dibenahi, salah satunya dengan meningkatkan disiplin. Menurut taufik ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama lewat pembinaan terus menerus. PNS akan diakrabkan dengan IT (Ilmu Teknologi). Absensi menggunakan peralatan elektronik dan dibuat online ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Langkah kedua, dengan memberi target pada setiap pekerjaan yang diberikan. Sehingga setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan hasilnya akan lebih terukur.
‘‘Nah, bagi yang memenuhi target, pemkab tentu akan memberikan penghargaan. Saat ini Pemkab Muara Enim sedang mengkaji untuk memberikan remunerasi, terutama terkait dengan analisa beban kerja. Yang pasti, kita akan memberikan mereka penghargaan sesuai dengan beban kerja masing-masing,” Taufik menjelaskan.
Bagi kalangan pejabat juga dilakukan analisa jabatan. Mereka dinilai sesuai porsi jabatan dan prestasi masing-masing. Sehingga antara pejabat yang satu dengan yang lain remunerasinya belum tentu sama. Karena penghargaan atau remunerasi yang kita berikan sesuai dengan beban kerja yang mereka pikul.
Kerja keras yang dilakukan Pemkab Muara Enim dalam menjalankan program reformasi birokrasi ini mulai membuahkan hasil. 29 januari 2014 lalu, Pemerintah Kabupaten Muara Enim mendapat penghargaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten 2013 dari Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan BR), yang diserahkan langsung Menpan RB Azwar Abubakar di Jakarta.
“Penghargaan ini tentu tidak membuat Pemkab merasa puas. Justru sebaliknya, membuat kita semakin terpacu untuk lebih meningkatkan kinerja. Dengan penghargaan ini diharapkan, pegawai dilingkungan Pemkab Muara Enim makin professional dan berimbas pada kepuasan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Harus diakui, melakukan perubahan tidak semudah membalikkan telapak tangan,” ujar Taufik lagi.
Kerja keras adalah kata kuncinya, untuk mendapatkan hasil maksimal pada setiap pekerjaan yang dilakukan. Kesadaran perlunya bekerja dengan disiplin. Didukung peralatan IT yang memadai, ditambah penerapan kebijakan memberi penghargaan dan hukuman (reward and punishment), diyakini akan memberi hasil kerja yang maksimal. (Amr)
