”Kami tidak tahu alasan apa yang sangat mendasar sehingga eksekutif menunda anggaran BBM pimpinan dan alat kelengkapan dewan yang telah disahkan tersebut,” jelas Ketua Badan Kehormatan DPRD Muara Enim, Muhtar Jayadi SH, Jumat (25/10/2013). Bahkan menurut Muhtar anggaran BBM itu telah diverifikasi Gubernur Sumsel dan tidak ada masalah.
”Saya terpaksa tidak menggunakan mobil dinas untuk ke kantor karena anggaran BBM ditunda eksekutif. Jadi saya ke kantor menggunakan mobil pribadi,” ujar Muhtar Jayadi. Hal senada diakui Ketua DPRD Muara Enim, M Thamrin HZ SH.
“Saya tidak tau kenapa anggaran BBM yang sudah disahkan itutidak bisa kami pergunakan. Rasanya anggaran itu sudah setahun ini tidak bisa kami gunakan meski sudah dianggarkan dan disahkan,” jelas Thamrin.
Menurutnya, anggaran BBM yang tidak bisa dipergunakan tersebut sudah ditanyakannya kepada eksekutif.
”Saya sudah tanyakan langsung kepada Sekda Pemkab Muara Enim dan Kepala PPKAD Armeli Mendri. Namun tidak ada jawaban yang jelas dari keduanya,” tegas Thamrin.
Dalam APBD perubahan 2013 BBM untuk mobil dinas alat kelengkapan dewan seperti Ketua Badan Kehormatan, Ketua Ketua Komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya dianggarkan sebanyak 30 liter per minggu. Sementara untuk pimpinan dewan dianggarkan sebanyak 50 liter/minggu. (Me)
