Sidang perdana sudah dilakukan Selasa (30/08/2016) lalu dengan agenda pembacaan tuntutan bagi Ofi—panggilan AW Noviadi, dan dua terdakwa lain dalam kasus yang sama, yakni Murdani dan  Faizal Rochie.  

Pertengahan Maret lalu, ketiganya ditangkap secara berbarengan, oleh petugas BNN di rumah orangtua Ofi yang berada di Kecamatan Gandus Palembang, dan setelah hasil tes terbukti positif mengkonsumsi narkoba, ketiganya telah menjalani proses rehabilitasi di panti rehabilitasi ketergantungan narkoba  milik BNN di Lido, Jawa Barat.  

Ada perkiraan, sidang yang kembali akan dipimpin majelis hakim yang terdiri dari  Ahmad Ardianda Patria (ketua), Wisnu Wicaksono dan Aloko nanti, kembali akan dipadati pengunjung, dari warga masyarakat—terutama dari Kabupaten Ogan Ilir, yang mengikuti perkembangan kasus ini dari awal, sejak terjadi penangkapan, 13 Maret 2016 lalu.  

Pada sidang perdana Selasa lalu, majelis hakim mendengarkan keterangan dua saksi dua dari BNN, yakni AKP Sutikno dan Brigadir Falkalis. Kedua saksi tampak kebingungan saat hakim anggota Wisnu Wicaksono mencecar soal surat penangkapan terhadap Ofi, serta situasi di lokasi penangkapan.

Soal surat penangkapan, hakim Wisnu menjelaskan bahwa sesuai pasal 18 ayat (1) KUHAP penangkapan terhadap seseorang harus disertai surat penangkapan. “Apakah Saudara ada surat penangkapannya pada hari tersebut?” tanya hakim

AKP Sutikno sendiri tak bisa banyak menjawab pertanyaan hakim. Sutikno malah menjelaskan bahwa saat penggeledahan di kediaman orangtua Ofi, lampu di rumah tersebut tiba-tiba mati sehingga penggeledahan menjadi terhambat. Setelah terus didesak hakim, Sutikno barulah menjelaskan soal surat penangkapan, tapi tetap tak membuat hakim puas.

“Surat penangkapan, penggeledahan terhadap terdakwa ada. Tetapi yang memegangnya Katim (maksudnya Kettua Tim, red). Ini bukan ranah saya untuk menjawab. Kami juga dihalangi orangtua terdakwa dan juga Satpol PP di rumah mereka,” ujarnya.

Begitu pula saat hakim bertanya kepada saksi kedua, Brigadir Falkalis, yang menjelaskan bahwa mereka sudah  membawa surat penangkapan dan penggeledahan untuk Ofi. “Tapi Katim yang pegang, di surat penangkapan ada nama terdakwa yang menjadi target kami,” katanya.

Soal surat penangkapan terhadap Ofi ini, Dhabi Gumaira, selaku penasihat hukum terdakwa punya pendapat lain. Menurutnya, proses penangkapan harus mempunyai SK Mendagri, karena yang bersangkutan adalah pejabat negara. 

“Sampai sekarang saya tidak melihat surat itu, termasuk di BAP dan dipersidangan,” ucap Dhabi.

Sidang kedua Senin besok dijadwalkan pemeriksaan beberpa saksi dari pihak terdakwa Ofi. Sudah ada beberapa nama yang diajukan pihak penasehat hukum kepada majelis hakim. (Jun)

Sidang perdana sudah dilakukan Selasa (30/08/2016) lalu dengan agenda pembacaan tuntutan bagi Ofi—panggilan AW Noviadi, dan dua terdakwa lain dalam kasus yang sama, yakni Murdani dan  Faizal Rochie.  

Pertengahan Maret lalu, ketiganya ditangkap secara berbarengan, oleh petugas BNN di rumah orangtua Ofi yang berada di Kecamatan Gandus Palembang, dan setelah hasil tes terbukti positif mengkonsumsi narkoba, ketiganya telah menjalani proses rehabilitasi di panti rehabilitasi ketergantungan narkoba  milik BNN di Lido, Jawa Barat.  

Ada perkiraan, sidang yang kembali akan dipimpin majelis hakim yang terdiri dari  Ahmad Ardianda Patria (ketua), Wisnu Wicaksono dan Aloko nanti, kembali akan dipadati pengunjung, dari warga masyarakat—terutama dari Kabupaten Ogan Ilir, yang mengikuti perkembangan kasus ini dari awal, sejak terjadi penangkapan, 13 Maret 2016 lalu.  

Pada sidang perdana Selasa lalu, majelis hakim mendengarkan keterangan dua saksi dua dari BNN, yakni AKP Sutikno dan Brigadir Falkalis. Kedua saksi tampak kebingungan saat hakim anggota Wisnu Wicaksono mencecar soal surat penangkapan terhadap Ofi, serta situasi di lokasi penangkapan.

Soal surat penangkapan, hakim Wisnu menjelaskan bahwa sesuai pasal 18 ayat (1) KUHAP penangkapan terhadap seseorang harus disertai surat penangkapan. “Apakah Saudara ada surat penangkapannya pada hari tersebut?” tanya hakim

AKP Sutikno sendiri tak bisa banyak menjawab pertanyaan hakim. Sutikno malah menjelaskan bahwa saat penggeledahan di kediaman orangtua Ofi, lampu di rumah tersebut tiba-tiba mati sehingga penggeledahan menjadi terhambat. Setelah terus didesak hakim, Sutikno barulah menjelaskan soal surat penangkapan, tapi tetap tak membuat hakim puas.

“Surat penangkapan, penggeledahan terhadap terdakwa ada. Tetapi yang memegangnya Katim (maksudnya Kettua Tim, red). Ini bukan ranah saya untuk menjawab. Kami juga dihalangi orangtua terdakwa dan juga Satpol PP di rumah mereka,” ujarnya.

Begitu pula saat hakim bertanya kepada saksi kedua, Brigadir Falkalis, yang menjelaskan bahwa mereka sudah  membawa surat penangkapan dan penggeledahan untuk Ofi. “Tapi Katim yang pegang, di surat penangkapan ada nama terdakwa yang menjadi target kami,” katanya.

Soal surat penangkapan terhadap Ofi ini, Dhabi Gumaira, selaku penasihat hukum terdakwa punya pendapat lain. Menurutnya, proses penangkapan harus mempunyai SK Mendagri, karena yang bersangkutan adalah pejabat negara. 

“Sampai sekarang saya tidak melihat surat itu, termasuk di BAP dan dipersidangan,” ucap Dhabi.

Sidang kedua Senin besok dijadwalkan pemeriksaan beberpa saksi dari pihak terdakwa Ofi. Sudah ada beberapa nama yang diajukan pihak penasehat hukum kepada majelis hakim. (Jun)

Wapres menyadari, penundaan DAU (DAU) senilai Rp 19,418 triliun di 169 daerah pasti memberi dampak. Karena itu Wapres memberi penekanan bahwa  yang dikurangi tidak semua pengeluaran, tapi yang bersifat  biaya-biaya rutin, “Seperti perjalanan, beli mobil, beli-beli apa, sewa rumah. itu kurangilah tapi gaji atau proyek tidak,” jelas Wapres kepada wartawan di Kantor Wapres, di Jakarta, Jumat (02/09/2016).

JK menjelaskan, penundaan penyaluran DAU terkait dengan penerimaan pendapatan nasional. Pemangkasan dilakukan karena realisasi penerimaan pajak tahun ini diperkirakan akan meleset sebesar Rp 218 triliun di bawah target.

“Jadi DAU itu tetap dibayar sesuai dengan jatah masing-masing tetapi sesuai juga dengan persentase turunnya anggaran, karena DAU itu ada rumusannya” terang Wapres JK.

Penundaan DAU itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016 untuk penghematan anggaran. Aturan ini diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada 16 Agustus 2016 (Baca bertita terkait: Pemerintah Tunda Salurkan DAU 169 Daerah) 

Berkenaan dengan keputusan pemerintah ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur meyakini smart city—salah satunya penerapan e-budgeting, bisa menjadi solusi mengatasi penghematan anggaran di daerah.

“Pasti bisa hemat. Contoh Bandung dengan e-budgeting bisa menghemat 1 triliun. Kemarin saya ke Jogja juga, dari 3.200 kegiatan tinggal 800 kegiatan. Jadi pemborosan selama ini ketahuan,” ujar Asman usai membuka Indonesia Smart City Forum (ISCF) 2016 di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jumat (02/09/2016).

Untuk itu, pihaknya akan memaksakan seluruh daerah mener

apkan e-budgeting sebagai solusi penghematan. “Akan menerapkan secepatnya e-budgeting. Enggak boleh ditunda-tunda. Kalau perlu saya paksa seluruh bupati wali kota menerapkan e-budgeting,” kata Asman.

Asman mengakui belum semua daerah menjadikan smart city sebagai sistem utama pengelolaan pemerintahan. Padahal teknologi dapat menjadi langkah efisiensi anggaran, SDM, dan waktu. Pemerintah daerah tinggal belajar dan meniru. “Bukan copy paste ya  tapi studi tiru. Nanti saya maksanya tinggal lewat penilaian,” tambah Asman dengan nada serius. (Jun)