Wapres JK Minta Daerah Mulai Berhemat

Wapres menyadari, penundaan DAU (DAU) senilai Rp 19,418 triliun di 169 daerah pasti memberi dampak. Karena itu Wapres memberi penekanan bahwa  yang dikurangi tidak semua pengeluaran, tapi yang bersifat  biaya-biaya rutin, “Seperti perjalanan, beli mobil, beli-beli apa, sewa rumah. itu kurangilah tapi gaji atau proyek tidak,” jelas Wapres kepada wartawan di Kantor Wapres, di Jakarta, Jumat (02/09/2016).

JK menjelaskan, penundaan penyaluran DAU terkait dengan penerimaan pendapatan nasional. Pemangkasan dilakukan karena realisasi penerimaan pajak tahun ini diperkirakan akan meleset sebesar Rp 218 triliun di bawah target.

“Jadi DAU itu tetap dibayar sesuai dengan jatah masing-masing tetapi sesuai juga dengan persentase turunnya anggaran, karena DAU itu ada rumusannya” terang Wapres JK.

Penundaan DAU itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.125/PMK.07/2016 Tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016 untuk penghematan anggaran. Aturan ini diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada 16 Agustus 2016 (Baca bertita terkait: Pemerintah Tunda Salurkan DAU 169 Daerah

Berkenaan dengan keputusan pemerintah ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur meyakini smart city—salah satunya penerapan e-budgeting, bisa menjadi solusi mengatasi penghematan anggaran di daerah.

“Pasti bisa hemat. Contoh Bandung dengan e-budgeting bisa menghemat 1 triliun. Kemarin saya ke Jogja juga, dari 3.200 kegiatan tinggal 800 kegiatan. Jadi pemborosan selama ini ketahuan,” ujar Asman usai membuka Indonesia Smart City Forum (ISCF) 2016 di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Jumat (02/09/2016).

Untuk itu, pihaknya akan memaksakan seluruh daerah mener

apkan e-budgeting sebagai solusi penghematan. “Akan menerapkan secepatnya e-budgeting. Enggak boleh ditunda-tunda. Kalau perlu saya paksa seluruh bupati wali kota menerapkan e-budgeting,” kata Asman.

Asman mengakui belum semua daerah menjadikan smart city sebagai sistem utama pengelolaan pemerintahan. Padahal teknologi dapat menjadi langkah efisiensi anggaran, SDM, dan waktu. Pemerintah daerah tinggal belajar dan meniru. “Bukan copy paste ya  tapi studi tiru. Nanti saya maksanya tinggal lewat penilaian,” tambah Asman dengan nada serius. (Jun) 

Leave a Reply