Muara Enim, Kabarserasan.com — Anggota DPRD Muara Enim periode 2019-2024, hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) April lalu, resmi dilantik dan diambil sumpah di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Muara Enim Jumat (27/9/2019).
Pelantikan 45 wakil rakyat ini berdasarkan SK Gubernur Sumsel nomor 511/KPTS/I/2019 tertanggal 16 September 2019 tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Muara Enim masa jabatan 2014-2019 dan SK Gubernur Sumsel 512/KPTS/I/ 2019 tanggal 16 September 2019 tentang peresmian pengangkatan anggota DPRD Muara Enim masa jabatan 2019-2024.
Adapun pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, Nahrowi SH.
Pada kesempatan itu juga terpilih Aries HB dari PDI-Perjuangan sebagai Ketua sementara dan Ermanadi dari Partai Demokrat menjadi Wakil Ketua sementara.
Wakil Ketua DPRD periode 2014-2019, Jonidi SH mengatakan, anggota DPRD priode 2014-2019 telah melaksanakan tugas legislasi dengan memproduk 26 Peraturan Daerah (Perda) dan 2 Perda inisiatif, 26 keputusan bersama serta 34 keputusan DPRD.
“Selain itu, DPRD Kabupaten Muara Enim telah menghasilkan 73 keputusan pimpinan dewan. 60 kali rapat paripurna, 20 kali rapat paripurna istimewa, 5 kali paripura khusus 16 kali rapat Badan Anggaran (Banggar) dan 10 kali rapat Badan Kehormatan dan rapat panitia khusus 15 kali,” papar Jonidi.
Sementara itu, Plt Bupati Muara Enim, H Juarsah SH berharap, agar dewan yang baru dilantik dapat terus menciptakan hubungan eksekutif dan legislatif yang harmanonis seperti yang telah terjalin selama ini
“Kesinambungan dan kemitraan yang bersinergi antara eksekutif dan legislatif ini untuk keberlangsungan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Muara Enim demi kepentingan masyarakat Muara Eni,” kata Bupati dalam sambutannya.
Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim di mantan Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar, anggota DPRD Sumsel dapil 6 diantaranya Giri Ramanda SH, H Syamsul Bahri dan Hj Nurhilyah Juarsah (istri Plt Bupati Muara Enim), Sekda Muara Enim, Ir H Hasanudin MSI, Para Kepala OPD serta para keluarga anggota dewan yang dilantik maupun pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakat, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
