Koordinasi Pemerintahan Jokowi/JK Lemah

Presiden Jokowi memang didesak publik untuk melakukan reshuffle kabinet. Mengingat, kinerja pemerintahan selama delapan bulan ini dianggap belum optimal. Terlebih, banyak spekulasi bahwa koordinasi pemerintah lemah.

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menilai pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bisa mencontoh pemerintahan era Soeharto. Menurutnya, pada orde baru pemerintah saat itu mampu melakukan koordinasi secara intensif dalam mengelola negara.

Kata Zulkifli, koordinasi yang intensif bisa memecahkan kebuntuan yang dialami pemerintahan saat ini. “Koordinasinya itu harus intens, kalau zaman Pak Harto dan Pak SBY koordinasi itu intens. Dengan koordinasi itulah semua kebuntuan bisa dipecahkan. Karena itu kinerja menko harus optimal, jangan sampai ada menteri yang tidak hadir untuk berkoordinasi karena itu akan merepotkan,” kata Zulkifli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 22 Juli 2015.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu menegaskan, akibat lemahnya koordinasi antar kementerian menyebabkan minimnya penyerapan anggaran yang terjadi saat ini.

“Iya itu koordinasinya, iklim pemerintahan tidak sehat. Masa baru enam bulan kerja di pemerintahan, sudah disibukan kalau para menteri mau diganti semua,” ujarnya.

Lebih jauh lanjut dia, idealnya perombakan kabinet sebaiknya dilakukan apabila pemerintahan sudah bekerja selama setahun. Apalagi, ada sejumlah kementerian yang nomenklaturnya belum lama terselesaikan.

“Sekarang kan kasihan, ada kementrian yang nomenklaturnya baru selesai sudah diminta diganti. Kalau sudah setahun pemerintahan tidak juga bisa kompak, maka berarti ada yang salah dengan pemerintahan itu, baru direshuffle. Reshuffle juga harus dilihat sebagai hal biasa untuk mengoptimalkan kerja,” kata dia.

Penulis  : Amri
_____________________________________________________

 

 

 

 

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here