Jakarta, Kabarserasan.com—Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tak satu pun Capres-Cawapres dan partai politik (Parpol) pengusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang berkeberatan dengan pencalonan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai Cawapres berpasangan dengan Capres Prabowo Subianto, setelah MK mengeluarkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur persyaratan menjai Capres dan Cawapres.
“Setelah penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2024, tidak ada satupun pasangan calon yang mengajukan keberatan terhadap penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2, termasuk juga dalam hal ini Pemohon,” jelas hakim konstitusi Arief Hidayat dalam sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024, Senin (22/04/2024).
Dalam gugatannya ke MK, kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menilai Gibran tak memenuhi syarat administrasi, sebab KPU RI memproses pencalonan Gibran menggunakan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023. Dalam PKPU itu, syarat usia minimum masih menggunakan aturan lama sebelum putusan MK, yakni 40 tahun.
Demikian pula, kata tim hukum pasangan nomor urut 1 ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menyatakan seluruh komisioner KPU RI melanggar etika dan menyebabkan ketidakpastian hukum terkait peristiwa itu.
MK menilai, KPU telah berinisiatif untuk memberi tahu adanya perubahan syarat usia capres-cawapres berdasarkan Putusan MK, melalui Surat Nomor 1145/PL.01-SD/05/2023 kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024. KPU juga dinilai telah memberi tahu bahwa mereka tidak bisa segera mengubah Peraturan KPU terkait syarat usia capres-cawapres, karena untuk melakukan itu mereka harus berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah sedangkan DPR masih dalam masa reses saat itu.
MK menilai, KPU terikat dengan jadwal dan tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden meskipun wajib menerapkan putusan MK yang berpengaruh terhadap norma pencalonan itu sendiri.
“Bergesernya salah satu tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu dapat berimplikasi pada bergesernya tahapan dan jadwal berikutnya,” kata Arief. MK juga menyoroti, dalam rapat konsultasi yang akhirnya digelar belakangan usai masa reses dan setelah pendaftaran capres-cawapres ditutup, yakni pada 31 Oktober 2023, tak satu pun fraksi partai politik, yang juga representasi partai politik peserta Pemilu 2024, yang memberikan catatan,” kata hakim Arief
Secara substansi, terang Arief, perubahan syarat yang diberlakukan KPU telah sesuai dengan Putusan MK, dan perubahan syarat ini pun diberlakukan kepada seluruh pasangan capres-cawapres.
“Sehingga tidak terbukti adanya dugaan keberpihakan Termohon terhadap Pihak Terkait dalam proses penetapan Pasangan Calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024,” kata Arief. (fir)
