Hal ini dimaksudkan untuk menghindari segala macam bentuk kontroversi atau hiruk pikuk seperti yang terjadi dalam pemilihan Kepala Polri.
“Kalau pergantian calon Panglima TNI ini terjadi hiruk pikuk dan kontroversi hanya akan merugikan negara dan menganggu kewibawaan TNI juga,” kata Mahfudz di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2015).
Dia mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk mengikuti peraturan perundang-undangan dalam memilih calon Panglima TNI. Dengan demikian, potensi konflik dapat dihindari.
“Ya mudah-mudahan enggak ada (potensi kontroversi) karena belajar dari pengalaman hiruk pikuk Kapolri kemarin, rasanya capek sendiri,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menjelaskan dalam Undang-Undang tentang TNI, calon Panglima TNI dipilih dari salah satu kepala staf tiga matra TNI yang ada yaitu Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Menurutnya, tiga Kepala Staf yang ada saat ini semuanya memiliki kompetensi dan rekam jejak yang relatif seimbang.
“Prinsipnya adalah presiden dan semua semua unsur termasuk masyarakat dan DPR harus menjaga pergantian ini tidak menimbulkan kontroversi dan kebisingan yang tidak perlu,” kata dia.
Penulis  : Amri
______________________________________________________________
BERITA LAIN:
Dicari Manusia Setengah Dewa untuk Pimpinan KPK
Bulan Bung Karno
Fahri Hamzah Sebut Dahlan Iskan Korban UU Tipikor
Jadi Tersangka Korupsi Dahlan Iskan di Cekal ke Luar Negeri
Dahlan Iskan jadi Tersangka Korupsi Gardu PLN
KPU di Audit BPK, Ini Hasilnya
Â
Â
Â
