Meski baru sebatas wacana, niat Rini menjual aset negara menuai beragam kritik dan kecaman dari berbagai elemen masyarakat.
Gedung Kementerian BUMN ini, dulunya merupakan gedung milik Garuda Indonesia. Gedung ini menjadi saksi bisu penyelesaian krisis yang melanda maskapai penerbangan Garuda Indonesia pada 2006. Pemerintah memutuskan membeli gedung itu agar aset Garuda yang sangat strategis (ada di ring 1 pusat pemerintahan) tidak jatuh ke tangan asing.
Pengamat Ekonomi Said Didu mengungkapkan, pembelian gedung tersebut oleh pemerintah atas dukungan DPR dan Kemenkeu. Dana untuk membeli gedung tersebut melalui APBN yang dicicil selama 3 tahun.
Menurut Said, saat itu pemerintah membeli gedung tersebut sedikit memaksa karena hanya dibeli sedikit di atas NJOP bahkan tidak melalui lelang tapi hanya melalui appraisal.
“Pada dasarnya Garuda ‘keberatan’ menjual aset tersebut ke Pemerintah. Ada beberapa kali demo karyawan yang menolak. Selain karena harganya murah juga karena mereka tidak mau kehilangan aset strategis,” kata dia dalam siaran pers, Jakarta, Kamis (18/10/14).
Perjuangan mendapatkan aset itu cukup alot. Karena awalnya Kementerian BUMN sudah membayar uang muka untuk membeli Gedung Danareksa. Namun atas pertimbangan menyelamatkan aset Garuda agar tidak jatuh ke tangan swasta, pembelian Gedung Danareksa dibatalkan.
Menteri BUMN saat itu Sofyan Djalil menyetujui pembatalan pembelian Gedung Danareksa dan membeli Gedung Garuda. Penggantian tersebut mendapatkan persetujuan dari BPK.
Said Didu menuturkan, sejak awal pembelian gedung ini, Kementerian BUMN menyadari bahwa kantor tersebut terlalu besar. Sehingga beberapa instansi lain/lembaga ikut menggunakan kantor tersebut, seperti KPK sejak 2008 menempati 1 lantai, Dewan Perubahan iklim mendapat satu lantai.
Berangkat dari sejarah panjang gedung BUMN, mantan Sekretaris Menteri BUMN ini menyarankan agar gedung itu tidak dijual. Efisiensi perlu didukung, namun tidak dengan menjual aset. Apalagi aset itu ada di ring 1 pusat pemerintahan, jantung ibu kota negara.
“Tapi mungkin bukan dengan cara menjual Kantor Kementerian BUMN yang lokasinya berada di lingkaran 1 (Jalan Merdeka). Cukuplah gedung Indosat yang menjadi saksi bisu pelepasan aset negara di lingkaran 1 tersebut. Gedung Indosat adalah satu-satunya gedung swasta yang saat ini ada di lokasi ring 1,” papar dia.
Untuk efisiensi, kata dia mungkin lebih baik sebagian gedung tersebut disewakan ke pihak lain seperti SKK Migas dan BUMN /perwakilan BUMN yang saat ini masih menyewa kantor di berbagai tempat atau digunakan bersama dengan Kementerian/Lembaga yg belum memiliki kantor.
“Anggaran kementerian BUMN selama ini adalah yang terendah dari seluruh Kementerian dan Lembaga yang ada hanya sekitar Rp 200 – 300 miliar per tahun,” ujarnya. (Amr)
Berita lain:
Tantangan Berat Boss Baru Garuda
Bos Citilink Jadi Dirut Garuda
Ketika Demam Batu pun Melanda Muara Enim
Pertamina Tambah 3 Direksi
Pertamina Serius Kembangkan Energi Terbarukan
  Â
Â
Â
Â
