“Masalah tanah ulayat di Tanjung Agung dikembalikan kepada pemerintah Desa Tanjung Agung, bukan dilakukan kelompok masyarakat,” jelas Asisten Pemkab Muara Enim, Bulgani, yang dijumpai diruang kerjanya, Jumat (7/3/2014).
Menurutnya, kesepatan tersebut diambil mengacu kepada Surat Keputusan Gubernur Sumsel, yaitu setelah dihapuskannya pemerintahan marga, maka seluruh aset pemerintahan marga termasuk tanah ulayat menjadi aset pemerintahan desa.
“Dengan kesepatan itu, maka silakan mereka melakukan urun rembuk desa yang difasilitasi oleh Camat Tanjung Agung,” jelasnya.
Sementara itu, manajemen PT BSP melaporkan kordinator aksi Jhon Said warga Desa Sleman, Kecamatan Tanjung Agung dan Matnan (70), warga Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agungke Polres Muara Enim terkait aksi pendudukan lahan yang dilakukan kelompok masyarakat Desa Tanjung Agung.
Dalam laporannya manajemen PT BSP mengatakan bahwa pada tanggal 5 Februari 2014, sekitar pukul 09.00 WIB, warga yang mengatasnamakan masyarakat Desa Tanjung Agung, telah masuk areal perkebunan PT BSP. Akibat kejadian itu, karyawan perusahaan tidak bisa bekerja seperti biasa untuk memanen buah sawit sehingga perusahaan mengalami kerugian
Kasat Reskrim Polres Muara Enim, AKP Eryadi Yuswanto, ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya akan mempelajari laporan yang disampaikan manajemen PT BSP. “Kita akan pelajari dulu. Terutama tuduhan pengancaman yang mereka laporkan,” jelas.
Di tempat terpisah, Jhon Said ketika dihubungi mengatakan laporan tersebut merupakan hak perusahaan. “Dak apo-apo biarlah dilaporkan, kita mengancam apa sama perusahaan. Saya ini biasa dipanggil, kadang saya memanggil,” jelas Purnawiranan TNI ini ketika dihubungi melalui ponselnya. (Me)
Berita Terkait:
Warga Patok Lahan PT BSP
Bulgani; Tanah Ulayat Wewenang Pemerintah Desa
Warga Kembali Duduki Lahan Perkebunan PT BSP
