Prabumulih, Kabarserasan.com—Pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, mulai 1 Januari 2017 menolak memberi pelayanan kesehatan gratis kepada seluruh warga Kabupaten Muara Enim anggota Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes), program kesehatan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Tentu saja keputusan itu mengejutkan warga Kabupaten Muara Enim yang tempat tinggal mereka tak jauh dan biasa berobat di rumah sakit daerah tetangga itu. Usut punya usut, keputusan pihak RSUD Prabumulih itu, karena menurut mereka, Pemerintah Kabupaten Muara Enim belum membayar hutang biaya perobatan warganya peserta program Jomsoskes, di rumah sakit ini sejak 1995 lalu.
Nilai tagihan yang belum dibayar itu, menurut phak RSUD Prabumulih, sebesar Rp 17 miliar lebih. Dampak kebijakan ini, warga Kabupaten Muara Enim peserta Jamsoskes jika ingin berobat di rumah sakit ini, harus membayar tunai. Padahal, lzimnya mereka cukup melampirkan lembaran kartu keluarga (KK) dan KTP.
“Iya kami ditolak berobat gratis di sini dengan Jomsoskes, alasanya tidak lagi melayani gratis lagi dari Muara Enim. Kalau harus dengan tunai, kami agar terasa berat, karena kami kan masyarakat miskin” kata Murti, salah seorang pasien yang ditolak berobat.
Janjinya Akan Dibayar
Menurut pihak RSUD Prabumulih, upaya menagih Pemkab Muara Enim sudah dilakukan, tapi sampai sekarang itu belum juga dibayar, padahal pihak RSUD Prabumulih sangat memerlukan biaya itu untuk membeli obat dan memberikan pelayanan kepada para pasiennya.
“Yang belum dibayar ada 17,3 (juta) sampai sekarang. Katanya tahun ini mau dibayar, tapi kenyataan tak sampai bayar, maka timbul inisiatif manajemen menyetop pelayanan terhadap (pasien arga) Muara Enim” ujar Ernan, Kabag Humas RSUD Prabumulih.
Untuk selanjutnya, jelas Ernan, pasien asal Kabupaten Muara Enim peserta Jomsoskes yang dating, mereka rujuk ke RSUD Muara Enim sendiri. Langkah ini dilakukan karena setiap rumah sakit dilarang pemerintah untuk menolak orang sakit yang minta diobati atau dirawat karena sakitnya.
sejauh ini belum ada tanggapan dari pihak Pemerintah Kabupaten Muara Enim atas keputusan RSUD Prabumulih ini, yang tentu saja, sangat merugikan warga yang mengikuti program kesehatan gratis, andalan Gubernur Sumsel Alex Noerdin ini. (*)
