Banyak Libur, Serapan Anggaran MPR/DPR/DPD Rendah

Menurut dia, rendahnya peyerapan anggaran disebabkan pengelolaan keuangan dan proyek oleh sekretaris jenderal masing-masing institusi yang amburadul. Selain itu rendahnya penyerapan ini juga disebabkan oleh banyaknya waktu libur para legislator dan senator.

“Misalnya, libur DPR mengalahkan liburnya anak taman kanak-kanak. Atau yang tidak habis pikir itu, anak sekolah sudah pada masuk, kok sampai hari ini DPR pada belum masuk, tapi gaji dan tunjangan jalan terus,” kata Uchok dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/8/2015).

Dia mengatakan, agar publik tidak menyerang kinerja para anggota, alasan libur itu dirancang dengan alasan reses dalam rangka menemui konstituen di daerah pemilihan. Padahal, para anggota menggunakan waktu reses bukan di dapil, tapi untuk berjalan-jalan ke luar kota bahkan ke luar negeri.

“Oleh karena, terlalu banyaknya libur maka penyerapan anggaran menjadi rendah juga,” ujarnya.

Pengamat anggaran itu menegaskan, alokasi anggaran untuk MPR sebesar Rp997,3 miliar diprediksi baru terealisasi pada semester satu sebesar Rp208,3 miliar atau 21,3 persen. Padahal, 2014 lalu realisasi pada semester satu bisa sampai sebesar 40,3 persen.

“DPR punya alokasi anggaran sebesar Rp5,1 triliun untuk tahun 2015. Dan sudah dihabiskan atau perkiraan realisasi pada semester sebesar Rp1,3 triliun atau hanya sebesar 26,4 persen. Padahal pada waktu tahun 2014, semester satu realisasi anggaran bisa sampai 35,6 persen,” lanjut dia.

Sementara, alokasi anggaran yang dimiliki DPD sebesar Rp1,1 triliun untuk 2015. Dan sudah dihabiskan atau realisasi anggaran pada semester satu baru sebesar Rp310 milyar atau baru sebanyak 27,3 persen. Padahal, semester satu 014, bisa mencapai 38,1 persen.

Atas persoalan tersebut, pihaknya mengingatkan ketiga lembaga negara itu segera meningkatkan kinerja agar mempercepat penyerapan anggaran MPR, DPR, dan DPD.

“Jangan banyak libur, nanti bisa memperlambat kinerja kalian. Lihat saja, rancangan undang undang belum ada uang selesai. Dan, pengawasan terhadap pemerintah juga saat ini lemah. Lihat tuh lelang di Pertamina, lagi dibagi-bagi oleh mafia, masa DPR dan DPD diam sih?,” kata Uchok.

Penulis : Amri
________________________________________________________
BERITA LAIN: 
Haedar Nashir Terpilih sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015-2020
Muktamar NU: KH Said Aqil Siradj Terpilih Secara Aklamasi
Sang Wakil Hilang, KPU Bingung
Din Syamsudin: MUI Tak Pernah Keluarkan Fatwa BPJS Kesehatan Haram
Enam Daerah Gagal Gelar Pilkada

 

 

 

 

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here