“Korupsi peluang bisnis menjanjikan. Dampaknya luar biasa,” kata dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2015). Dia mencontohkan, akibat korupsi, tidak dipungkiri pada 2050 mendatang Indonesia bisa hilang dari peta dunia dan terpecah menjadi negara baru atau dijajah negara lain.
Karena merupakan kejahatan luar biasa maka diperlukan extraordinary law untuk kasus korupsi. Dengan hukuman ekstra diperberat selain penjara dan denda.”Karena extraordinary law harus dilaksanakan extraordinary body (KPK),” ujarnya.
Menurutnya, kerja KPK dipastikan mandul jika kewenangan penyadapan dihilangkan seperti yang diwacanakan dalam revisi UU KPK. “Tanpa penyadapan apa hebatnya KPK. Orang mengatakan penyadapan KPK melanggar HAM tapi saya tidak melihat itu,” lanjut Abdullah.
Dia memastikan, penyadapan yang dilakukan KPK selama sudah jelas prosedurnya. Selain juga menjadi cara hemat ketimbang melakukan audit yang membutuhkan waktu dan biaya dalam menyelidiki sebuah kasus. “Ketika ada indikator pelanggaran kejahatan setelah penyadapan yang bisa ditranskrip hanya yang berkaitan korupsi,” ujarnya.
Lebih jauh, tambah Abdullah, pihak-pihak yang menginginkan revisi UU KPK dengan menghilangkan wewenang penyadapan dan penuntutan adalah mereka yang justru bermasalah dengan lembaga anti rasuah.
Â
Ke depan, hilangnya dua wewenang tersebut membuat KPK tidak berbeda dengan penegak hukum lain, seperti kepolisian. “Tidak usah ada KPK, polisi saja. Jadi, kalau penuntutan diatur kejaksaan itu dahsyat bisa seperti persoalan SP3. Karena itu SP3 itu tidak boleh ada di KPK agar KPK hati-hati,” kata dia.
Penulis : Amri
___________________________________________
BERITA LAIN:
Babak Baru Kasus Dugaan Korupsi Bansos TIK Diknas Muara Enim
KPK Tetapkan Bupati Empat Lawang dan Istri Sebagai Tersangka
Pekan Depan, Kejari Muara Enim Periksa Tersangka Kasus Damkar
Polri Petakan Daerah Rawan Konflik Pilkada
Deretan Pasangan Suami Istri Yang Terjerat KPK
Â
Â
Â
Â
Â
