Muaraenim,Kabarserasan.com—Kalangan anggota DPRD Muara Enim, Sumatra Selatan menyorot keberpihakan pemerintah daerah—Pemkab Muara Enim pada kontraktor lokal daerah itu, menyusul dominasi kontraktor luar Muara Enim dalam memenangi tender proyek bernilai miliaran rupiah.
Sorotan itu, misalnya, disampaikan salah seorang anggota DPRD Muara Enim dari Fraksi Golkar, Yusran Effendi, pada acara rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban Bupati Muara Enim terhadap pandangan umum anggota DPRD, Rabu (07/07/2021).
Yusran menuding, situasi itu bisa berakibat matinya kontraktor lokal, dan ia minta keberpihakan pemerintah daerah ini. “Kami melihat dan mencermati dari hasil lelang tersebut sama saja secara tidak langsung Pemerintah Muara Enim ingin membunuh kontraktor lokal,” ujar Yusran
Yusran mengatakan, ia dan beberapa rekannya sesama anggota DPRD Muara Enim, sebelumnya mengapresiasi komitmen yang diucapkan Penjabat Bupati Muara Enim, H Nasrun Umar (HNU) yang akan memprioritaskan kontraktor lokal Muara Enim dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan di daerah ini. Namun sayangnya, menurut Yusran, hal itu bertolak belakang dengan kenyataan saat ini.
“Pada lelang tender proyek 70 paket di mana 47 paket yang sudah diumumkan, Rp 38 miliar dimenangkan kontraktor luar, sedangkan kontraktor lokal hanya memenangkan proyek sebesar Rp 12 miliar. Ini saja saja mematikan kontraktor lokal,” jelasnya
Menurutnya, jika ke depannya tidak ada keberpihakan dari Pemkab Muara Enim maka akan memberikan peluang besar kepada kontraktor luar di satu sisi dan membiarkan angka kemiskinan Muara Enim semakin meningkat, bahkan bisa tembus menjadi 15 persen.
“Kami harap Pj bupati Muara Enim dapat menyikapi permasalahan ini. Karena yang membayar pajak tanah, PBB, kendaraan bermotor dan sebagainya itu masyarakat Muara Enim. Kalau hanya 30 persen dinikmati masyarakat Muara Enim maka akan terjadi ketimpangan yang memakmurkan orang luar,” tegasnya. (Kiki)
