Muara Enim, Kabarserasan.com — Rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muara Enim Tahun Anggaran 2020 telah selesai (31/05/2021) dan tinggal menunggu hasil pembahasan Anggota Dewan pada tanggal 8 juni mendatang.
Namun. dalam rapat tersebut terselip interupsi salah satu politisi dari fraksi partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang mengeluhkan susahnya berkoordinasi kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Muara Enim.
Menyikapi hal tersebut, Pj Bpati Muara Enim H Nasrun Umar langsung cepat tanggap dan mengadakan rapat secara mendadak dengan sejumlah Kepala OPD di Ruang Rapat Pangripta Sriwjaya Kantor Bappeda Muara Enim seusai Rapat Parpurna. Sayangnya, hasil rapatbini tidak dapat dipublikasikan karena bersifat internal.
Menanggapi hal ini salah satu Tokoh Masyarakat Muara Enim Taufik Rahman yang merupakan Mantan Sekrertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muara Enim periode 2010-2015 angkat bicara..
Ia menyayangkan hal itu bisa terjadi. Menurutnya, bupati harus menegur dan mengingatkan kepala OPD tersebut agar hal ini tidak terjadi lagi.
“Hal ini wajar-wajar saja apabila susah untuk berkoordinasi akan tetapi Bupati dan Sekda harus menegur dan mengingatkan, karena DPR itu adalah mitra kerja. Saya sangat menyayangkan jika hal seperti ini terjadi, jelas kedepannya tidak akan bisa berkoordinasi dengan baik jika tidak segera diselesaikan,” ujar Taufik kepada Kabarserasan melalui telpon selulernya.
Dia menambahkan, ” Persoalan tadi tentu ada mekanismenya, pertemuan itu membahas permasalahan apa, dan tentunya yang menilai kinerja Kepala OPD ini adalah Bupati dan Sekda”.
Penulis: Kiki
Editor: Amr
