Tanjung Enim, Kabarserasan.com — PT Bukit Asam Tbk (PTBA) membantah adanya
aktivitas tambang perusahaan yang diduga berdampak pada perkebunan masyarakat di
beberapa desa di Kecamatan Lawang Kidul dan Tanjung Agung.
Sebelumnya, terdapat pemberitaaan yang menulis organisasi masyarakat (ormas)
Generasi Penggerak Anak Bangsa (GPAB) menduga terdapat
pengalihan/penutupan/pemanfaatan dan perubahan konstruksi anak sungai yang
berdampak pada wilayah Desa Darmo, Desa Keban Agung dan Desa Pulau Panggung,
Kecamatan Lawang Kidul.
GPAB mengklaim dugaan tersebut sudah dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK), Bupati Muara ENIM, dan lainnya.
Manager Humas, Corcomm, dan Administrasi Korporat PTBA Iko Gusman menegaskan
bahwa dugaan tersebut tidak berdasar.
“PTBA dalam menjalankan operasi penambangan senantiasa menerapkan aturan Good
Mining Practice dan menaati seluruh peraturan pemerintah. Termasuk juga telah
mendapatkan izin dan persetujuan dari kementerian yang berkepentingan,” ujar Iko
dalam keterangan tertulisnya, Minggu (24/1/2021).
Iko memastikan, PTBA selalu melakukan penambangan di dalam wilayah Izin Usaha
Pertambangan (IUP) yang diberikan oleh pemerintah. Kegiatan penambangan juga
sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran BIaya (RKAB) yang telah disetujui oleh
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Sejauh ini, PTBA juga belum mendapatkan aduan ataupun surat resmi dari organisasi
masyarakat tersebut. ” Kita belum mendapat surat resmi dari ormas manapun untuk
mengklarifikasi dugaan yang mereka lontarkan terhadap aktivitas pertambangan
perusahaan,” ujar Iko.
Iko menegaskan tentang pengalihan aliran dalam operasional penambangan PTBA, hal
ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat
Republik Indonesia melalui Surat Nomor HK.0203-Mn/531 Tanggal 27 Juni 2016
Perihal Persetujuan Pengalihan Alur Sungai dan Pemanfaatan Ruas/Bekas Alur Sungai
Kiahaan, Sungai Lawai dan Sungai Tabu di Sumatera Selatan oleh PT Bukit Asam Tbk.
Editor: Amr
