Jambi, Kabarserasan.com — Aksi unjuk rasa dalam menolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dilakukan mahasiswa dan elemen masyarakat yang berakhir ricuh sangat disayangkan Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Jambi, Restuardy Daud.
“Saya sangat menyayangkan bila ada penyampaian aspirasi oleh mahasiswa dan masyarakat yang disertai anarki di Provinsi Jambi,” ujarnya, Kamis (22/10/2020).
Lantaran itu, dia mengimbau dan menekankan agar penyampaian aspirasi dilakukan tanpa anarki.
“Siapapun yang menyampaikan aspirasi termasuk melalui aksi unjuk rasa atau demonstrasi, supaya dilakukan tanpa anarki. Karena aksi penyampaian aspirasi dengan anarki akan merugikan bagi Provinsi Jambi sendiri,” katanya.
Daud juga mengimbau, semua pihak untuk turut menjaga keamanan dan kekondusifan Provinsi Jambi, dimana keamanan dan kekondusifan sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.
“Pemerintah Provinsi Jambi menghargai penyampaian aspirasi dari semua pihak. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Provinsi Jambi membentuk tim penyerap aspirasi yang tugasnya untuk menyerap aspirasi serta masukan dari masyarakat (publik), terutama dalam pembentukan regulasi turunan Undang-undang Cipta Kerja,” lanjutnya.
Menurutnya, penyampaian aspirasi itu sesuatu yang positif, sebagai wujud dari kebebasan mengemukakan pendapat dan sebagai negara demokrasi.
“Indonesia memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, namun jika penyampaian aspirasi dibarengi dengan aksi anarki, justru akan kontra produktif dan merugikan bagi pembangunan dan masyarakat Provinsi Jambi,” tegas Daud.
Penulis: Azhari
Editor: Amr
