Muara Enim, Kabaserasan.com — Plt Bupati Muara Enim H Juarsah menginstruksikan agar pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Muara Enim dapat diresmikan saat HUT Kabupaten Muara Enim tahun 2021.
Hal ini terungkap dalam rapat lanjutan perkembangan pembentukan pelayanan publik (MPP) di ruang rapat Serasan Sekundang Pemkab Muara Enim, Kamis (13/08/2020).
” Setelah kemarin sempat gagal lelang karena Covid-19, dalam rapat hari ini progresnya cukup baik. Detail Engineering Design (DED)nya akan segera kita tenderkan,” kata Juarsah.
Menurut Juarsah, dengan adanya MPP ini tentu pelayan Pemkan kepada Masyarakat Muara Enim tentu akan lebih baik.
” Nantinya akan ada paling tidak 21 pelayanan bergabung ditempat ini, Misalnya, Polri untuk pembuatan SIM, Balai Nikah Kemenetrian Agama. Imigrasi untuk membuat paspor hingga Disdukcapil untuk pembuatan e_KTP,” jelasnya.
Dijelaskan Juarsah, MPP ini sudah melalui kajian mendalam. ” Kita sudah melakukan study
kelayakan, dan study banding ke beberapa daerah yang sudah ada MPP nya. Kesimpulnya memang sudah dibutuhkan masyarakat Kabupaten Muara Enim. Kita harapkan Menpan RB Ri yang akan meresmikan,” ujarnya.
Kadin DPMPTSP Muara Enim H. Shofyan Aripanca menambahkan, karena tidak membangun dari nol, hanya merehab kantor Dispora Gedung MPP ini akan selesai pada waktunya.
” Karena melibatkan dinas vertikal yang ada di Muara Enim, tentu saja harus kita buat dengan sebagus-bagusnya. Dalam waktu dekat kita akan lelang dulu DED nya. Paling tidak, apa yang kita rencanakan itu bisa dilihat misalnya makhluk videonya atau landscape nya,” jelasnya.
Lanjutnya, pembangunan MPP ini akan menggunakan danaAPBD induk 2021, diharapkan pada bulan Januari itu sudah memulai pekerjaan. dan target kita selesai dan diresmikan pada saat Kabupaten Muara Enim pada tahun 2021
Untuk promosi kita juga siapkan semacam galeri untuk UMKM. ” Produk UMKM seperti batik
kujur atau batik kopi bisa dipajanf di situ. Ya semacam galerilah,” terangnya.
Adapun dana yang disiapkan untuk pembangunan mal pelayanan publik ini sekitar Rp 9 miliar. Namun angka pastinya akan mengacu kajian dari tim konsultan yang yang akan ditenderkan dalam waktu dekat ini. ” Jadi, bisa saja dana pembangunnya kurang dari Rp 9 miliar,” tutup Shofyan.
Penulis/Editor: Amr
