Muara Enim, Kabarserasan.com — Fraksi PPP sangat mengapresiasi pemberian opini WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim TA 2019 oleh BPK RI.
Hal itu disampaikan Fraksi PPP dalam penyampaian pandangan umum atas LPJ Bupati Muara Enim 2019 yang dibacakan H Marsito.
Meski demikian Fraksi PPP juga mempertanyakan beberapa hal, semisal langkah-langkah yang dilakukan pemerintah kabupaten Muara Enim dalam optimalisasi aset daerah dalam rangka peningkatan PAD.
“Kami melhat upaya eksekutif belum signikanfikan dalam mengoptimalisasi aset daerah,” kata Marsito, Jumat (17/07/2020).
Fraksi PPP juga menyoroti SiLPA tahun anggaran sebesar Rp. 327.465.060.183 (Tiga ratus dua puluh tujuh milyar, empat ratus enam puluh lima juta, enam puluh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).
Menurut Fraksi PPP SiLPA ini masih terlalu besar. Jika dilihat dari aspek perencaan berarti masih banyak kegiatan yang tertunda bahkan tidak dapat dilaksanakan. Ini berarti target yang sudah ditetapkan tidak terealisasi.
” Seharusnya perencanaan program kegiatan sudah melalui kajian yang menyeluruh sehingga tidak ada lagi alasan kegiatan tidak bisa dilaksanakan hanya karena persoalan-persoalan teknis seperti gagal lelang, kehabisan waktu, dll. Sehingga anggaran dikembalikan ke kas daerah,” ujar kata Marsito.
Selain itu, PPP berharap, orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi.
” Untuk itu Fraksi PPP memberikan catatan agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan harus didahulukan dan harus ada semangat afirmasi yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Muara Enim,” tandasnya. (Amr)
