Jambi, Kabarserasan.com — Pemberantas ilegal drilling di Sumatera ternyata menjadi perhatian khusus Mabes Polri. Buktinya, Mabes Polri menggelar Rapat Koordinasi Dittipidter Bareskrim Polri dengan satuan Kewilayahan Tentang Penanganan Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi di wilayah Hukum Polda Se-Sumatra, disalah satu hotel di Kota Jambi, Rabu (21/8/2019).
Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol M Fadil Imran mengatakan, meski banyak terkendala dalam pemberantasan minyak ilegal, tapi semua pihak tidak boleh menyerah.
Karena itu, dia mengimbau agar pemda harus memperdayakan masyarakatnya, dan pemerintah harus paling terdepan untuk mencari solusi yang terbaik, khususnya terhadap masyarakat yang tidak mengerti hukum.
“Perbuatan ilegal drilling merupakan kegiatan yang dilarang secara hukum. Harus bersinergi dan berkolaborasi untuk pemberantasannya. Karena itu, pihak pemerintah daerah (pemda) dan pihak Polri harus bersinergi,” katanya.
Menurutnya, persoalan ilegal drilling atau sumur-sumur minyak tradisional tersebut tidak murni karena persoalan hukum. Gimana bisa mencari solusi baik melalui langkah-langkah pemberdayaan, kerjasama, prefenentif dan juga penegakan hukum.
“Penegakan hukum tentu menjadi jalan terakhir, khususnya kepada pelaku-pelaku yang memang mengkapitalisasi yang sifatnya terorganisir,” tegas Fadil.
Terkait kendala, dia mengatakan sejumlah faktor, diantaranya faktor cuaca, buruknya kondisi jalan dan jauhnya perjalanan.
Sebelumnya, Kapolda Jambi Irjen Pol Muchlis juga mengimbau kepada seluruh pelaku ilegal drilling agar segera menghentikan aktifitas ilegalnya, sebelum tim terpadu melakukan tindakan tegas.
Oleh karena itu, dia menilai langkah Kapolda Jambi tentu sudah memikirkan yang paling terbaik. Karena, Katanya, Kapolda Jambi sudah paham akan situasi ilegal drilling di Jambi.
“Kami dari Mabes akan mendukung langkah-langkah yang beliau lakukan, kami akan bantu (back up), tentunya sama dengan Pak Kapolda kegiatan ilegal drilling ini dapat segera di hentikan,” tandas Fadli didamping Dirrekrimsus Polda Jambi Kombes Pol Thein Tabero.
