Palembang, Kabarserasan.com—Tahun 2019, adalah tahun di mana Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memasuki era baru, dengan bergantinya nakhoda pembangunan—gubernur dan wakil gubernur, yang tentu saja akan mengubah arah dan strategi pembangunan yang akan dijalankan lima tahun ke depan.
Duet Herman Deru-Mawardi Yahya, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel terpilih hasil Pilkada Serentak 2018, sebagai nakhoda baru dimaksud.
Sebelum pergantian itu, dibawah pimpinan Gubernur Alex Noerdin, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, telah merumuskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Sumsel tahun 2019, yang mengacu pada lima Lima kebijakan pemerintah pusat, sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2005-2019 dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) 2019 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sumsel 2005-2025.
Gubernur Alex berharap, siapapun yang menggantikannya, mempedomani rumusan RKPD ini, meski tak menutup kemungkinan dilakukan pengembangan, sesuai kreatifitas dan inovasi pemimpin pengganti tersebut.
“Supaya ada kesinambungan, di sini digodok untuk mensinkronkan. Ini baru awal kebijakan saja diawasi dari awal sampai akhir, merumuskan arah kebjikan pun melibatkan semua pihak. Kalau semua sudah mencapai target itu saja, Sumsel akan melejit maju,” pesan, Alex Noerdin, di forum rapat sinkronisasi RKPD Sumsel 2019, 7 Maret 2018 lalu.
RKP 2019 sendiri bertemakan Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas. Meliputi Pembangunan Manusia (pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman), Peningkatan Nilai Tambah Eekonomi (melalui pertanian, industri dan jasa produktif), Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Ketahanan Sumber Daya Air, dan Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.
Bagaimana arah pembangunan Sumsel dalam menterjemahkan RKP 2019 itu? Menurut Kepala Bappeda Provinsi Sumsel, Ekowati Retna Ningsih, arah kebijakan Pembangunan Sumsel tahun 2019 meliputi empat prioritas.
Pertama, PembangunanManussia Berkwalitas (4 Program;Perceptan Pengurangan Kemiskinan, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Berkualitas dan Gizi Masyarakat, Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas, dan Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Pemukiman Layak).
Kedua, Pengurangan Kesenjangan Wilayah (3 Program: Peningkatan Konektivitas dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal & Desa, dan Penanggulangan Bencana).
Ketiga, Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Berbasis Green Growth (5 Program; Peningkatan Nilai Tambah dan Produktifitas SDA Berbasis Inovasi Daerah, Percepatan Peningkatan Eksport dan Nilai Tambah Industri Pengolahan, Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produksi, Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja, dan Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan).
Keempat, Stabilitas Keamanan dan Pemantapan Reformasi Birokrasi (3 Program; Kamtibmas, Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar).
Selama satu tahun terakhir, pembangunan di Sumsel telah meraih banyak capaian, diantaranya menyabet Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) terbaik tahun 2018 kategori perencanaan, dan pencapaian pembangunan 2017 terbaik kedua se Indonesia.
Pertumbuhan Ekonomi 5,51% (diatas Pertumbuhan Nasional 5,07%), Ketimpangan Pendapatan Indeks Gini Rasio 0,365 (nasional 0,391), Tingkat Pengangguran 4,39% (nasional 5,5), IPM juga terus meningkat secara signifikan. Kinerja Pemerintah Provinsi Sumsel mendapat predikat A (sangat baik) dari Kementerian PAN-RB, begitu juga dengan pengelolaan keuangan daerah mendapatkan opini WTP dari BPK RI 3 (tiga) tahun berturut-turut.
Namun, semua hasil pembangunan dalam skala provinsi tersebut, oleh beberapa kalangan masih dianggap bermasalah, karena ketimpangan ekonomi masih terjadi, antara Kota Palembang sebagai wilayah ib ukota Provinsi Sumatera Selatan dan beberapa daerah kabupaten dan kota di wilayah provinsi ini. Inilah yang ke depan menjadi pekerjaan dan diharapkan terselesaikan oleh Gubernur Herman Deru dan Wakil Gubernur Mawardi Yahya, sebagai duet pemimpin baru Provinsi Sumatra Selatan (fir)
