Demo Turunkan Jokowi-JK Nyaris Bentrok

Massa demo turnkan Jokowi. Kabarserasan.com/azi

JAMBI, Kabarserasan.com — Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jambi nyaris bentrok dengan aparat kepolisian di Gedung DPRD Provinsi Jambi, di kawasan Telanaipura, Kota Jambi, Kamis (13/9/2018).

Pasalnya, tuntutan mereka agar bisa diizinkan masuk ke dalam Gedung DPRD Provinsi Jambi tidak diijinkan masuk oleh petugas.

Massa yang berusaha merangsek masuk tersebebut harus berhadap dengan pasukan Sabhara Polresta Jambi yang menjaga ketat pintu utama DPRD Provinsi Jambi.

Tidak itu saja, suasana memanas juga terjadi. Botol minuman air mineral sempat beterbangan dari mahasiswa ke arah petugas. Beruntung, petugas tidak terpancing atas ulah mereka.

Sementara dalam orasinya mahasiswa hanya minta bertemu dengan pimpinan DPRD Provinsi Jambi untuk menyampaikan aspirasinya

“Kita meminta bertemu dengan pimpinan untuk menyampaikan aspirasi kami,” kata masa yang berorasi.

Imam salah seorang pendemo, mengatakan bahwa presiden dan wakil presden harus turun dari kursi kepimpinannya yang dijabat saat ini. “Kepemimpinan Jokowi-JK seolah tidak berpihak dan tidak peduli terhadap rakyat,” tukasnya.

Tidak itu saja, dia menilai, kepemimpinan Jokowi-JK gagal. Pasalnya nilai pajak yang begitu tinggi, naiknya bahan bakar minyak (BBM), dan listrik yang membuat masyarakat semakin berat beban hidupnya. “Ironisnya nilai tukar rupiah tembus Rp15.009 perdolar membuat persoalan semakin komplek,” tandasnya lagi.

Namun begitu, massa meminta kepemimpinan Jokowi-JK untuk dapat menangani persoalan ekonomi secara tegas. “Untuk cepat menstabilkan kondisi ekonomi agar masyarakat tidak tercekik,” harap Imam.

Salah seorang Wakil pimpinan DPRD Provinsi Jambi dari Partai Gerindra Ar Syahbandar tidak mempersalahkan aksi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. “Kalau secara pribadi, saya tidak melarang kalau adik m-adik masuk ke dalam,” terangnya.

Akan tetapi, sambungnya, semua perlu dibicarakan, karena saat ini anggota DPRD Provinsi Jambi tengah melakukan rapat paripurna penandatanganan kesepakatan KUPA dan perubahan APBD tahun anggaran 2018. “Ini bukan milik saya, ini aset negara,” tuturnya. (Azi)

 

Leave a Reply