Muara Enim, Kabarserasan.com — Puluhan warga di lima desa dalam Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara Enim, melakukan aksi demo menuntut penyetopan proyek pembangunan Dipo Gerbong dan Double Track PT. Kereta Api Indonesia (KAI) yang berlokasi di Desa Muara Gula Baru, Rabu (16/5/2018).
Aksi yang dilakukan masyarakat itu terkait belum selesainya persoalan ganti rugi lahan yang di janjikan PT KAI terhadap lahan warga yang terkena dampak pembangunan.
Puluhan warga dari lima desa yakni Desa Ujanmas Baru, Muara Gula Baru, Pinang Belarik, Tanjung Raman dan Desa Ulak Bandung itu menyusuri rel dengan membentangkan spanduk sambil meneriakkan stop pembangunan PT KAI.
“Berdasarkan pertemuan yang difasilitasi Pemkab Muara Enim antara warga dengan managemen PT KAI dan bahkan sudah menerjunkan pihak staf Kepresidenan pada tanggal 26 Maret lalu sudah disepakati bahwa pihak perusahaan akan menyelesaikan ganti rugi selama 14 hari,“ ujar Arba’in selaku Koordinator Aksi kepada awak media.
Namun hingga saat ini, lanjutnya, pihak PT KAI belum juga menyelesaikan ganti rugi lahan warga yang ada di Lima Desa tersebut.
“Padahal persoalan ini sudah sangat serius hingga sudah melibatkan Staf Kepresidenan dari Jakarta yang turun langsung ke lapangan. Tapi sudah hampir dua bulan persoalan ini belum ada titik terangnya,” ujarnya.
Arba’in mengatakan, pihaknya meminta PT KAI untuk segera menyelesaikan paling lambat di bawah Idul Fitri mendatang. “Apabila persoalan ini tidak segera diselesaikan, maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar,” tegasnya.
Sementara itu, Lisan (40) warga Muara Gula Baru yang lahannya terkena proyek pembangunan tersebut mengatakan, bahwa ganti rugi tersebut tidak ada nominal. Namun dari pihak perusahaan sudah menyanggupi akan membayar sebesar 30 persen.
“Untuk itu masyarakat sangat mengharapkan supaya cepat diselesaikan sebab masyarakat merasa dirugikan karena lahan atau tanam tumbuh mereka sudah diambil tanpa ada ganti rugi,” harapnya.
Sayangnya, saat demo itu dilakukan kondisi di lokasi pembangunan Dipo tidak ada aktifitas pegawai dan para pekerja sehingga pihak media tidak bisa mengkonfirmasi terkait permasalahan tersebut.(ans)
