Kemendagri Nonaktifkan Bupati Talaud, ke AS Tanpa Izin

Bupati Kepulauan Talaud (Sulut), Sri Wahyumi Manalip

Jakarta, Kabarserasan.com—Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberhentikan sementara Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sri Wahyumi Manalip. Alasannya, Sri yang kader PDIP ini pergi ke luar negeri, yakni ke Amerika Serikat, tanpa izin pemerintah pusat.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Arief M Edie, ini merupakan peristiwa pertama dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, di mana seorang kepala daerah diberhentikan sementara pemerintah pusat karena melakukan tindakan yang diangap sebagai pelanggaran disiplin.

“Ini kasus pertama diberhentikan (sementara) karena disiplin, meninggalkan tempat tanpa laporan,” kata Arief kepada media di Jakarta, Sabtu (13/01/2018) malam.

Arief mengaku, sanksi ini diberikan menyusul laporan dari Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey kepada Kemendagri, bahwa Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Manalip ke luar negeri sejak 20 Oktober-13 November 2017. Setelah menerima laporan tersebut, pihaknya langsung melakukan pengecekan ke lapangan.

“Gubernur melaporkan bahwa bupati ini telah meninggalkan tempat tanpa izin. Kemudian setelah dicek, beberapa kali keluar negeri. Khusus untuk tanggal 22 Oktober-12 November 2017, beliau (Bupati Sri Wahyunmi Manalip) tidak megajukan izin,” ucap Arief.

Penghentian sementara ini tercantum dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131.71-17 tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2018. Dalam surat tersebut disebutkan, Sri Wahyumi disebutkan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat sejak 20 Oktober 2017 hingga 13 November 2017 tanpa izin Menteri Dalam Negeri.

Sri Wahyumi dinyatakan melangar Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan kepala daerah yang melakukan kunjunga ke luar negeri harus mengantongi izin Mendagri.

Berikut ini aturan pemberhentian Sri dari jabatannya menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

Pasal 77
(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.

(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf i dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. (Jun)

Leave a Reply