Muara Enim, Kabareserasan.com – Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi Bangsa Indonesia, termasuk Kabupaten Muara Enim.
Sebagai gambaran kondisi kemiskinan di Kabupaten Muara Enim berdasarkan data BPS Kabupaten Muara Enim, angka kemiskinan di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2016 masih cukup tinggi yaitu sebesar 13,56%.
Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (tkpkd) Kabupaten Muara Enim tahun 2017 yang diselenggarakan Bappeda Kabupaten Muara Enim, Kamis (05/10/2017).
Narasumber dalam rakor tersebut Dr. Vivi Yulaswati, M.Sc (Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia), Dr. M. O. Royani, M.Sc, (Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia), Yos Rusdiansyah, SE., MM (Kepala Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan), Ir. Hendrian, MT (Kepala Bidang Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.
Adapun peserta rapat adalah Ketua TP PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Muara Enim, Anggota TKPKD Kabupaten Muara Enim serta Lurah dan Kepala Desa lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
Bupati Muara Enim melalui Asisten III Pemkab Muara Enim Ibrahim Ilyas mengatakan, angka kemiskinan tersebut berada pada posisi 9 dari 17 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
” Meskipun lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan tahun 2015 sebesar 14,54%, angka kemiskinan Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 masih berada diatas angka kemiskinan provinsi sebesar 13,54% dan jauh berada diatas angka kemiskinan nasional sebesar 10,64%,” kata Ibrahim di Ruang Rapat Pengripta Nusantara Bappeda Muara Enim.
Dijelaskannya, menurunkan angka kemiskinan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan kerja cepat dan kerja cerdas dalam menentukan arah kebijakan serta harus didukung oleh data yang valid, agar implementasi program kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat terukur, terarah dan tepat sasaran.
” Selama ini pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan belum optimal dikarenakan pemanfaatan satu basis data terpadu yang belum maksimal. Masih terdapat inclusion dan exclusion error yaitu terdapat masyarakat kategori mampu, tetapi mereka terdaftar mendapat bantuan atau sebaliknya, masyarakat yang tidak mampu justru tidak termasuk dalam data base kemiskinan sebagai penerima program bantuan,” paparnya.
Untuk itu, lanjutnya, diperlukan penggunaan satu basis data terpadu yang akurat dan termutakhir, yang menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan.
Selain itu, data yang akurat juga memudahkan penyusunan rencana pembangunan yang terarah, terintegrasi, serta berkelanjutan sehingga koordinasi antar berbagai pihak baik pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota dalam penanggulangan kemiskinan lebih optimal.
” Dalam rangka untuk memperbaiki tingkat akurasi dan validitas data penerima program perlindungan sosial maka pemerintah saat ini telah meluncurkan sebuah program pemutakhiran data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) melalui Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM),” terang Ibrahim.
Dia menerangkan, mekanisme pemutakhiran mandiri (MPM) atau yang dikenal dengan On Demand Application, merupakan mekanisme untuk melakukan updating data yang sifatnya mandiri atau dilakukan langsung oleh individu.
Masyarakat kurang mampu yang belum menerima program perlindungan sosial, mendaftarkan diri secara aktif dan mandiri kepada Unit Pengelola Data Rumah Tangga Kurang Mampu di daerah untuk kemudian diidentifikasi dan diverifikasi dengan menggunakan standar nasional yang telah ditentukan.
” Data masyarakat kurang mampu yang sudah terverifikasi, kemudian akan dianalisa di tingkat nasional sehingga menghasilkan Data Terpadu PPFM yang termuktakhirkan dan digunakan sebagai dasar dalam penentuan sasaran penerima program perlindungan sosial,” pungkasnya.
Penulis: Khairul Amri
Editor: Amr
