Muara Enim, Kabarserasan.com — Untuk meningkatkan minat investor menanamkan modalnya di Kabupaten Muara Enim, Dinas Penanaman Modal PTSP dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) menggelar Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan dunia usaha.
Pada kegiatan yang digelar di Ballroom Hotel Grand Zuri Muara Enim, Rabu (17/05/2017) tersebut membahas kepastian hukum dan keamanan untuk menciptakan iklim berinvestasi yang sehat di Bumi Serasan Sekundang.
Wakil Bupati Muara Enim H Nurul Aman mengatakan, memberikan jaminan keamanana bukanlah hal yang mudah. Karena itu, BKPM RI bersama POLRI menggelar MOU untuk perlindungan keamanan, pengayoman dan memberikan kepastiaan hukum terhadap pengusaha yang ingin melakukan investasi di Indonesia.
” Dengan adanya kerja sama tersebut proyek dan investasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik sehingga para investor mau menanamkan modalnya di Indonesia. Melalui forum yang digagas oleh BKPM dan Polri ini dapat mendorong jaminan keamanan investasi sehingga arus investasi yang masuk ke daerah bisa lebih maksimal,” kata Nurul Aman saat membuka kegiatan tersebut, Rabu (17/05/2017).
Wabup berharap, kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan nara sumber dapat menyampaikan materi yang mengenai sasaran sehingga para peserta dapat mendapatkan ilmu dari materi yang diberikan oleh para narasumber.
Menurut Wabup, untuk menarik minat investor, praktek pungli, premanisme, dan hal-hal yang menyebabkan gangguan keamanan terhadap investor harus dihilangkan.
” Saat ini pemerintah juga komitmen dengan membentuk tim saber pungli untuk membenahi keamanan dan ketertiban usaha,” terang Wabup.
Sementara Kepala Ombudsman Provinsi Sumsel, Indra Zuardi menegaskan koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
sangat penting guna mengetahui sejumlah persoalan penghambat investasi.
Menurut Indra, ada beberapa persoalan yang merusak iklim investasi salah satunya datang dari pelaku pengusaha yang sering kedapatan melalaikan sejumlah aturan.
“Artinya kalau mereka (pengusaha) sudah mematuhi prosedur berinvestasi secara normatif maka itu harus didukung, kalau tidak ini hal ini bisa jadi temuan, misalnya pengusahaa menggunakan TKI ilegal dan sebagainya,”ungkapnya
Indra menegaskan, persoalan tenaga asing ilegal harus menjadi perhatian serius pada stakeholder terkait supaya ditindak. “Sebab hal ini tentu sangat merugikan masyarakat didaerah setempat, seperti masyarakat Muara Enim harus dilibatkan seiring banyak investasi yang masuk,”pungkasnya.
Hadir pada kegiatan tersebut Kapolres Muara Enim AKBP Leo Andi Gunawan, Kepala Ombudsman Provinsi Sumsel, Indra Zuardi, serta puluhan pengusaha, koperasi serta pelaku UMKM se-Kabupaten Muara Enim. ( Advertorial)
