Sidang Korupsi Dana Proyek E-KTP, Setya Novanto Disebut Terima Uang

Sidang kasus korupsi dana proyek e-KTP di Jakarta, Kamis (09/03/2017)/ Foto: okezone.com

Jakarta, Kabarserasan.com—Setya Novanto (dulu Ketua Fraksi Partai Golkar dan kini Ketua DPR RI), Yasonna Laoly (anggota Komisi II DPR RI dan kini Menteri Hukum dan HAM) serta Ganjar Pranowo (anggota Komisi II DPR RI dan kini Gubernur Jawa Tengah), merupakan tiga dari sejumlah tokoh, yang disebut ikut menerima dana proyek elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang kini mulai masuk persidangan.

Sidang perdana kasus ini, menghadirkan dua terdakwa, yaitu Irman (mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri) dan Sugiharto, anak buah Irman yang saat itu menjabat Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terdakwa Irman dan Sugiharto

Dalam dakwaan, yang dibacakan Jaksa Penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan korupsi, di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (09/03/2017) siang, kedua terdakwa disebut menerima uang dengan total sebesar Rp 60 miliar lebih.

“Dari rangkaian perbuatan para terdakwa secara bersama-sama tersebut di atas memperkaya para terdakwa yakni memperkaya terdakwa I (Irman) sejumlah Rp 2.371.250.000, USD 877.700, dan SGD 6.000,” ucap jaksa KPK.

Bila dikonversikan ke rupiah, Irman mendapatkan Rp 14 miliar. Sedangkan Sugiharto disebut menerima USD 3.473.830 atau Rp 46 miliar. Apabila dijumlahkan, total penerimaan uang kedua terdakwa itu sekitar Rp 60 miliar lebih. Serta memperkaya terdakwa II (Sugiharto) sejumlah USD 3.473.830,” ucap jaksa.

Selain itu menurut jaksa, ada sejumlah nama lain yang juga menerima aliran dana megaproyek Kemendagri ini, bahkan jumlah yang diterima masing-masing pihak ini, jauh lebih besar dari yang diterima Irman dan Sugiharto. Mereka, jelas jaksa, mulai dari pejabat Kemendagri, politisi di DPR RI, hingga pihak swasta.Karena itu jaksa mendakwa Irman dan Sugiharto, memperkaya diri mereka dan orang lain

“Memperkaya orang lain, yakni Gamawan Fauzi, Diah Anggraini, Dradjat Wisnu Setyawan beserta 6 orang anggota panitia pengadaan, Husni Fahmi beserta 5 orang anggota tim teknis, Johannes Marliem, Anas Urbaningrum, Marzuki Ali, Olly Dondokambey, Melchias Marchus Mekeng, Mirwan Amir, Tamsil Lindrung, Taufik Effendi, Teguh Djuwarno, Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo, Arief Wibowo, Mustoko Weni, Rindoko, Jazuli Juwaeni, Agun Gunandjar Sudarsa, Ignatius Mulyono, Miryam S Haryani, Nu’man Abdul Hakim, Abdul Malik Haramaen, Jamal Aziz, Markus Nari, Yasonna Laoly, dan 37 anggota Komisi II DPR,” ujar jaksa dalam dakwannya.

Setya Novanto, menurut jaksa, beberapa kali melakukan pertemuan dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong, pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengurusi proyek e-KTP. Saat itu Setya Novanto sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI.

Pertemuan itu, dilakukan bersama dengan terdakwa Irman yang saat itu mantan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri, bertujuan agar Setya Novanto memastikan Fraksi Partai Golkar mendukung anggaran proyek e-KTP itu.

“Menindaklanjuti kesepakatan itu, beberapa hari kemudian di Hotel Gran Melia Jakarta, para terdakwa bersama-sama dengan Andi Narogong dan Diah Anggraini melakukan pertemuan dengan Setya Novanto. Dalam pertemuan itu, Setya Novanto menyatakan dukungannya dalam pembahasan anggaran proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional,” sebut jaksa KPK.

Kemudian, Irman dan Andi Narogong kembali menemui Novanto di ruang kerjanya di lantai 12 Gedung DPR. Dalam pertemuan itu, Novanto mengaku akan mengkondisikan pimpinan fraksi lainnya.

“Atas pernyataan tersebut, Setya Novanto mengatakan bahwa ia akan mengkoordinasikan dengan pimpinan fraksi lainnya,” ujar jaksa.
Dari beberapa kali pertemuan, lanjut jaksa, mereka bersepakat DPR akan menyetujui anggaran Rp 5,9 triliun dengan ‘pengawalan’ dari Partai Golkar dan Partai Demokrat. Untuk ‘jasa’ itu, anggota dewan meminta imbalan.

“Dengan kompensasi Andi Agustinus alias Andi Narogong akan memberikan fee kepada beberapa anggota DPR dan pejabat Kemendagri,” ujar jaksa KPK.
“Guna merealisasikan pemberian fee tersebut, Andi Agustinus alias Andi Narogong membuat kesepakatan dengan Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin tentang rencana penggunaan anggaran KTP Elektronik yang kurang lebih senilai Rp 5,9 triliun,” imbuh jaksa KPK.

Secara rinci, jaksa menyebut Setya Novanto direncanakan menerima 11% dari anggaran atau Rp 574.200.000.000. Adapun Yasonna Laoly disebut menerima US$ 84 ribu, sedangkan Ganjar Pranowo US$520 ribu.
Baca Berita Terkait: Kasus e-KTP, Korupsi Terbesar Ditangani KPK

Sidang selanjutnya akan dilaksanakan Kamis (16/03/2017) pekan depan dengan agenda mendengarkan tanggapan terdakwa atas dakwaan jaksa. (Jun)

Leave a Reply