Jakarta, Kabarserasan.com—Untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 di 101 daerah di Indonesia, Polri menurunkan sekitar 200 ribu personel. Hal itu dikatakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Senin (13/02/2017) di Jakarta.
Jumlah itu, jelas Kapolri, di luar pasukan keamanan tambahan dari TNI. “Teorinya 70 ribu seluruh Indonesia, tapi praktiknya lebih dari itu. Jumlah polisi 430 ribu, paling tidak separuhnya, 200 ribu, plus TNI, plus Linmas. Sehingga (pasukan pengamanan) itu bisa melibatkan 300 ribuan orang se-Indonesia,” kata Kapolri Tito, kepada wartawan saat menemuinya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.
Dengan menerjunkan kekuatan penuh itu, lanjut Tito, Polri telah memetakan titik kerawanan yang akan jadi konsentrasi pengamanan, antara lain DKI Jakarta, Papua Barat, Aceh, Gorontalo, dan Banten.
“Fokus utama kita; satu, Jakarta; dua di Papua Barat; ketiga di Aceh. Kemudian karena adanya daerah pascakonflik, pasti ada senjata di sana. Kemudian juga kita atensi di Sultra, di daerah Gorontalo, serta di daerah banten. Itu yang paling utama,” jelas Tito.
Terlepas dari itu, kapolri berharap Pilkada Serentak 2017 ini bias dijalankan dengan tertib demi terciptanya demokrasi yang berkeadilan dan warga masyarakat hendaknya tidak mudah terprovokasi yang hanya akan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Semua persoalan terkait pelanggaran dan kecurangan, serahkan kepada lembaga yang menjadi “wasit” yakni Bawaslu dan Panwaslu. Sedangkan polisi, tambah Tito, baru akan bertindak jika pelanggaran di Pilkada terdapat unsur pidana, seperti pencemaran nama baik melalui internet atau pornografi.
“Kalau seandainya sudah menyangkut UU ITE, menyebarkan berita bohong, kemudian penghinaan, pencemaran nama baik, itu bisa kita lakukan, pornografi. Itu bisa dilakukan polisi,” ujar Tito lagi. (Jun)
Baca Berita Terkait:
Pilkada, Pertaruhan Nasib Rakyat
Di Muara Enim, Seluruh parpol akan usung Kader Sendiri
