Jambi, Kabarserasan.com—Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan seluruh Kepala Daerah agar jangan terlibat jual beli jabatan, selain akan merusak karir jabatan yang bersangkutan, juga merugikan masyarakat di daerahnya.
“Kami warning, karena KPK telah banyak menangkap OTT (Operasi Tangkap Tangan). Jangan sampai terlibat jual beli jabatan. Jangan sampai karena suap karir pegawainya terhambat,” kata Tjahjo, kepada wartawan, usai menghadiri rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Provinsi Jambi di gedung DPRD Provinsi Jambi, Jumat (06/01/2016).
Dirinya hanya memberikan warning saja, bahwa area yang dianggap rawan korupsi dengan modus jual beli jabatan itu, selain pada perencanaan anggaran, juga pada mutasi jabatan.
Mendagri mengatakan itu seraya meningung kasus yang kini dihadapi Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Hartini, yang 30 Desember 2016 lalu ditangkap KPK karena menerima uang suap Rp.2 miliar dan diduga terkait jual beli jabatan.
Baca Berita Terkait: Bupati Klaten Dtangkap KPK 10 Kepala Daerah Dalam Teropong KPK
“(promosi jabatan) Itu adalah prestasi dan jenjang karir, jangan sampai prestasi dan jenjang karir seorang PNS terganjal hanya karena upeti. Itu saja intinya,” tegasnya.
Seperti diketahui, Bupati Klaten Sri Hartini ditangkap KPK pada Jumat (30/12/2016) pagi lewat OTT petugas KPK karena berkaitan melakukan praktek jual beli jabatan.
Sri Hartini ditangkap bersama enam orang lain, dan kini kasusnya sedang diusut pihak KPK. Hingga kini, sedikitnya KPK sudah meminta keterangan 36 saksi, dan bukan tidak mungkin, jumlah tersangkanya akan bertambah.(azi)
