Warga Prambatan Minta Dewan PALI Desak Pemkab Revisi SK Bupati

Puluhan Warga Prambatan yang melakukan aksi di di Gedung DPRD PALI meminta Dewan Mendesak Pembak PALI merivisi (SK) Bupati

PALI, Kabarserasan.com – Puluhan warga Desa Prambatan Kecamatan Abab,Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ( PALI) kembali mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PALI.

Kedatangan warga tersebut untuk meminta anggota Dewan agar mendesak pemerintah agar merevisi Surat Keputusan (SK) Bupati nomor 272 tahun 2016 tentang penunjukan penerima lahan plasma sawit tahap IV  PT Goldes Blosom Sumatera (GBS).

Menurut Koordinator aksi Wisnu Dwi Saputra, mereka kembali melakukan aksi karena tuntutan mereka agar SK terkait penerima plasma tersebut belum juga direvisi.

” Daftar penerima plasma dalam SK Bupati tersebut tidaklah sesuai dengan fakta di lapangan, bahkan bisa dikatakan sebagian besar fiktif,” kata Wisnu Dwi Saputra kepada awak media di Gedung DPRD PALI, Selasa (20/12/2016).

“Untuk itu, kami hari ini kembali demo ke DPRD hingga ada keputusan yang sesuai dengan tuntutan kami,” tambah Wisnu Dwi Saputra, ketika menyampaikan orasinya di depan
Koordinator aksi pada  saat unjuk rasa di Halaman DPRD PALI yang Beralamat di Jalan Patio Komplek Pertamina Pendopo,Kelurahan Talang Utara,Kecamatan Talang Ubi dan di depan anggota DPRD PALI beserta Asisten 1 A. Gani Akhmad,  Asisten 2 Gogor Wira Bumi dan Mukhlisin kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Dishutbun) kabupaten PALI.

Usai menyampaikan orasinya, para perwakilan unjuk rasa diterima oleh Anggota DPRD PALI untuk rapat bersama jajaran terkait dari Pemkab PALI.

” Dalam rapat tadi telah disepakati bahwa Pemkab PALI akan melakukan revisi SK Bupati tersebut, paling lambat tanggal 20 Januari 2017 SK tersebut sudah direvisi. Dan kalau sampai tidak dilakukan, maka kami akan kembali melakukan aksi,” tegas Wisnu.

Mereka menilai, dalam SK tersebut, banyak penerima fiktif dan tidak sesuai dengan aturan yang sudah disepakati, diantaranya banyak warga penerima terdaftar dari luar wilayah Desa Prambatan, ada penerimaan lebih dari satu kali dan ada yang sudah meninggal tetapi namanya masih terdaftar sebagai penerima lahan plasma.

“Dewan selaku wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat seharusnya membela rakyat,dimana dalam hal ini,kami meminta agar dewan yang ada di PALI untuk mendesak pemerintah agar merevisi SK Bupati yang banyak terdapat kekeliruan.Kami kesini hanya menuntut hak kami,” tegasnya.

Sementara itu, Kadishutbun PALI   Mukhilisin menuturkan bahwa dalam pembuatan SK Bupati tersebut berdasarkan pengajuan dari kepala desa yang lama.

” SK Bupati tersebut berdasarkan pengajuan dari mantan kades Amirudin dan Kades Suherman. Dishutbun dalam ini hanya melanjutkan saja dari usulan yang diajukan setelah melalui beberapa proses, mulai dari kades, kecamatan, hingga ke Bupati melalui pengantar Dishutbun,”kata Mukhlisin kepada Kabarserasan.com, Selasa (20/12/2016).

Namun, lanjunta, apabila memang ada penemuan yang diisyalir tidak sesuai keperuntukkannya, pihak Dishutbun PALI mempersilahkan untuk verifikasi.

“Tapi tetap, harus dikonfrontir duduk bersama terlebih dahulu, baik antara yang mengajukan SK dan pendemo. Dan itu rencananya akan dilakukan pada 20 Januari 2017 nanti. Kalau memang penerima plasma dalam SK tersebut tidak sesuai fakta, maka kita siap untuk direvisi,” jelasnya.

Mukhlisin menuturkan, pihaknya juga akan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk melakukan verifikasi kepada para penerima plasma di SK Bupati. ” Agar semua menjadi jelas, kita akan bentuk TPF,” ujarnya

Penulis: Hermansyah
Editor: Amr

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here