Jakarta, Kabarserasan.com—Mempertimbangkan akan dampak gangguan ketertiban umum dan risiko sosial lainnya, Kapolri, Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga para ulama, melarang warga ikut dalam demonstrasi yang kabarnya akan kembali muncul pada 2 Desember 2016 mendatang. di Jakarta Terakhir, Polri mengendus adanya rencna makar dalam aksi itu.
Tentang adanya indikasi tindakan makar dalam aksi 2 Desember itu, diungkapkan Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto. Polisi, kata Ari, menerima laporan dari warga soal adanya upaya makar itu.
“Sudah ada (laporan). Ada pelapor. Ada masyarakat. Iya namanya penyelidikan (sudah dikumpulkan keterangan),” jelas Ari.
Sebelumnya, soal adanya indikasi makar dalam rencana demonstrasi itu dikatakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, yang menyebutnya sebagai tujuan terselubung oleh pihak tertentu yang menyusup di balik aksi tersebut, untuk menjatuhkan pemerintah.
“Ada agenda-agenda gelap terkait yang lain dalam rangka untuk menjatuhkan pemerintah,” kata Tito, Selasa (22/11/2016) di Jakarta.
Terlepas dari itu, menurut Tito, aksi damai yang diawali salat Jumat seharusnya digelar di masjid-masjid, bukan digelar hingga menutup jalan protokol yang akan merugikan banyak masyarakat. Kapolri lalu mengeluarkan maklumat larangan demo 2 Desember.
Soal indikasi makar juga disampaikan Wakapolri Komjen Syafrudin kepada wartawan saat berada di Istana Negara Jakarta, Selasa. Namun kata Wakapolri, karena beberapa pertimbangan, Mabes Polri belum bisa umumkan siapa yang terkait upaya makar.
“Intelijen yang lebih tahu. Intelijen satu pintu ke Kapolri dan Panglima TNI. Panglima kan sudah statemen kuat. Kegiatan itu kan dipantau oleh semua aspek ya, TNI memantau, Polri memantau, BIN memantau. Jadi biar mereka yang kerja,” ujar Syafrudin.
Karena itulah, berbagai bentuk pelarangan sudah gencar disosialisasikan, tidak saja dilakukan dengan mengirim surat edaran ke seluruh jajarannya di seluruh Indonesia, tapi juga lewat selebaran yang Selasa (22/11/2016) disebar lewat udara.
Larangan itu menanggapi rencana sekelompok warga yang menamakan diri Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI. Demonstrasi tetap dengan tuntutan pada dua aksi sebelumnya, yakni menuntut agar Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mereka tuduh menistakan Agama Islam dan ulama, dijebloskan ke dalam bui menyusul statusnya sebagai tersangka.
Sebagaimana sudah ramai beredar di sosial media, GNPF MUI akan mengawali aksi—sama seperti aksi terakhir 4 November 2016 lalu, dengan salat Jumat berjamaah di sepanjang sepanjang Jalan Sudirman hingga Thamrin. Bahkan setelah salah Jumat akan juga digelar , istigasah, dan maulid akbar.
Terkait kekhawatiran aparat keamanan, pihak GNPF menjamin, kegiatan mereka nanti akan berlangsung damai dan tidak ada upaya-upaya penggulingan pemerintahan yang sah atau makar.
Terkait rencana aksi itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan mengaku telah menyiapkan sebanyak 27 ribu personel TNI/Polri untuk mengamankan Jakarta. Personel mereka itu akan ditempatkan di sejumlah titik-titik yang dianggap rawan.
Imbauan-imbauan sejuk agar masyarakat tidak ikut demonstrasi 2 Desember juga terus digaungkan. MUI, politisi, tokoh agama tidak jemu-jemu meminta agar masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu. Masyarakat juga diimbau waspada upaya provokasi yang dapat memecah belah bangsa dan membuat perekonomian Indonesia terpuruk. Selain imbauan langsung, polisi juga menyebarkan selebaran larangan demonstrasi lewat udara. (Jun)
