Muara Enim, Kabarserasan.com – Badan penanaman Modal dan Perizinan terpadu (BPMPT)menggelar rapat kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan perizinan terpadu Kabupaten Muara Enim, Selasa (08/11/2016).
Rapat yang berlangsung di Aula Kantor Bappeda Muara Enim ini dihadiri Bupati Muara Enim, Staf Ahli, Assisten II, para camat dan petugas pengelola administrasi penanaman modal dan perizinan terpadu.
Kepala BPMPT Muara Enim Alfarizal mengatakan, rapat membahas langkah-langkah yang harus dilakukan untuk tim teknis lapangan. Baik oleh tim kabupaten maupun tim kecamatan dalam menghadapi edaran Saber pungli.
” Kegiatan ini diselenggarakan terkait Peraturan presiden nomor 87 tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan Surat Edaran Buapti Muara Enim nomor 700/583/inspektorat/2016 tentang pemberantasan pungutan liar,” kata Alfarizal, Selasa (08/11/2016).
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Muaraenim Antoni Zulkarnain menyampaikan, Untuk mendukung dan mengantisipasi terjadi praktek gratifikasi dan Pungutan Liar (Pungli), Pemkab Muara Enim melalui Inspektorat Kabupaten Muara Enim, akan menyediakan 10 kotak pengaduan di SKPD khususnya yang memberikan pelayanan publik.
Antoni menjelaskan, sesuai instruksi Kemendagri RI, tugas inspektorat ada dua yakni melakukan pengawasan terus menerus berkelanjutan dan melaporkan setiap tanggal 5.
” Untuk mengawasi pungli bukanlah perkara yang mudah dan tugas kita bukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) tetapi lebih kepada pencegahan upaya pembinaan,” jelasnya.
Lanjut Antoni, kotak tersebut akan ditempatkan di 10 SKPD seperti BKD, Capil, Diknas, Dinkes, BPMPD, Perizinan dan lain-lain. ” Setiap tanggal 1 akan kita buka dan pelajari. Jika ada indikasi kegiatan gratifikasi ataupun pungli, pihaknya baru akan dilaporkan ke bupati,” pungksnya.
Penulis: Khairul Amri
Editor: Ace
