Aktifitas industri hilir di Kabupaten Muara Enim hingga kini belum menunjukkan kemajuan. Ironis, dengan kekayaan potensi yang dimiliki, nyaris tidak ada pabrik yang mengelolanya sebagai kegiatan usaha. Semua karena masyarakat dan pemerintah daerah ini, terpaku pada limpahan batubara yang dimiliki.
Demikian pendapat Ketua DewanPimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK Apindo) Kabupaten Muara Enim, Enda Arifin Z Siregar, di sela-sela mengikuti diskusi penyusunan roadmap Penanaman Modal dan Investasi, yang digelar Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Muara Enim, beberapa waktu lalu
“Daerah ini memiliki potensi luar biasa, ada karet, sawit, kopi. Geografis dan transportasi juga bagus, mau lewat rel juga bisa. Orang mau ke Pagaralam dengan teh unggulannya juga pasti lewat sini. Hanya di sini ada banyak persoalan, salah satunya masalah upah” ujar Enda kepada Kabarserasan, yang menemuinya usai diskusi.
Persoalan upah yang Enda maksud, bahwa upah sebagai pekerja tambang batubara di PT Bukit Asam (PT BA) di Kota Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul, masih jauh lebih tinggi, dibanding orang yang bekerja di perkebunan dengan—tentu saja, pendidikannya lebih rendah. Jadi warga daerah ini, lebih bermimpi bekerja di BUMN batubara itu, ketimbang menjadi pekerja di sektor perkebunan atau sektor lain.
“Itu baru kita membandingkan Kota Muara Enim dan Tanjung Enim. Belum lagi jika kita membandingkannya dengan kecamatan lain, seperti di Rambang Lubai, Lembak yang lebih dekat dengan Kota Prabumulih dan Palembang” jelasnya lagi.
Sawit plasma, kata Enda melanjutkan, di Muara Enim sangat besar bahkan tersbesar di Sumatera Selatan. Perkebunan Inti Rakyat (PIR) saja ada dua. , Pabrik CPO yang berskala besar saja ada enam. Tapi tak satupun yang berujung industri hulu. Karena tidak dikembangkan lebih serius, padahal bisa, tinggal bagaimana komitmen dan kebijakan pemerintah daerahnya.
“Tadi dalam diskusi kita, PTBA bilang jika sudah ada, bisa saja manfaatkan biodiesel untuk kebutuhan mereka, dari pada beli solar dari Palembang, lampung. Kalau bisa dioplos di daerah ini jadi biodiesel, mengapa tidak bisa. Sawitnya ada, yang akan menggunakan juga sudah jelas, orang-orang tambang. Jadi sangat sayang jika tak dilihat potensi itu. jadi sayang sekali” tambah Enda.
Demikian juga dengan buah durian, yang jadi buah andalan daerah ini, menurutnya juga bisa dikembangkan. Banyak makanan berbahan baku durian yang dijual di luar, duriannya dari sini. Di Bandarlampung, saat musim durian, banyak pedagang buah ini di kawasan Way Halim, ramai didatangi pembeli, dijual dengan harga mahal, buahnya dari daerah ini. Mengapa tidak dimanfaatkan, minimal diolah oleh industri rumahan, menjadi makanan seperti lempok atau diolah dalam bentuk lain?.
Menurutnya, mumpung batubara masih ada, mestinya kabupaten ini sudah mulai bersiap mengembangkan potensi lain di luar batubara. Kembangkan industri hilir sesuai potensi yang lebh mensejahterakan rakyatnya. Bina para pelaku usaha kecil, agar saat batubara sudah habis, masyarakatnya sudah siap.
“Kita terlalu terpaku dengan batubara, menjadi pekerja tambangnya, pengangkutannya. Mau sampai kapan kita megembangkan potensi lain di luar itu? Apa mau menunggu hingga batubara habis 20 tahun lagi, baru kita memikirkan alternatif lain? Semua karena kita masih terlalu nyaman dengan batu bara” Enda menjelaskan.
Demikian juga dengan karet, Enda menyesalkan pemerintah terkesan membiarkan rakyat menjual di pasar bebas. Padahal bisa diarahkan dan dikelola menjadi insdustri hilir, misalnya pabrik ban vulkanisir. Saya berharap pemerintah daerah mulai memikirkan itu” katanya menutup pembicaraan (Junel)
