Dukung Industri, Pemerintah Akan Turunkan Harga Gas

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan harg gas industry, mulai awal tahun 2017 akan  turun. Penurunan ini harapkan akan membawa angin segar bagi sektor industri yang menggunakan gas sebagai sumber energi.

Direktur Industri Kimia Dasar Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam mengatakan, dengan kebijakan itu, nantinya harga gas akan turun menjadi US$ 6 per MMBTU, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, sebelumnya. “Insya Allah mulai turun 1 Januari 2017,” ujar Khayyam.

Khayam mengungkapkan, saat ini ada sekitar 330 industri yang menggunakan gas sebagai sumber energi untuk kegiatan produksinya. Dari jumlah industri tersebut, mengkonsumsi gas sebesar 2.200 MMCFD.

“Jadi kita kalau dirata-ratakan semua sektor itu harga gasnya sekitar US$ 9,5 per MMBTU. Kita berharap angka itu seharusnya menyesuaikan kondisi penurunan harga minyak,” jelas Khayyam.

Khayam menjamin penurunan harga gas ini tidak akan merugikan kontraktor yang memproduksi gas di sisi hulu. Karena untuk kebijakan penurunan ini, pemerintah akan mengkoordinasikannya dengan Kementerian ‎Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Kita hargai KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) agar tetap eksis. Jadi tidak boleh mereka rugi,” tandas dia.

Beberapa hari sebelumnya, Presiden Jokowi minta menteri terkait agar mengusahakanpenurunan harga gas industry hingga mencapai 5 hingga 6 dolar AS per MMBTU, guna meningkatkan daya saing industri di Indonesia.

“Lakukan penyederhanaan dan pemangkasan rantai pasok, sehingga lebih efisien dan saya minta agar dijaga juga, dikalkulasi. Ini terkait dengan iklim investasi di sektor gas bumi,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka rapat terbatas mengenai Kebijakan Penetapan Harga Gas untuk Industri di Kantor Presiden, Jakarta, 4 Oktober 2016 lalu.

Selama ini, kata presiden, harga gas untuk industri di Indonesia masih berkisar pada 9,5 dolar AS per MMBTU (Million Metric British Thermal Unit) dan lebih mahal disbanding harga gas di negara-negara lain, khususnya di ASEAN. Presiden membandingkan dengan di Vietnam yang harga gas industrinya 7 dolar AS per MMBTU, 4 dolar AS per MMBTU di Malaysia dan 4 dolar AS per MMBTU di Singapura.

“Padahal negara kita mempunyai potensi cadangan gas bumi yang cukup banyak, sangat banyak. Dan sebaliknya, negara-negara tersebut, baik Vietnam, Malaysia, Singapura, ini dapat dikategorikan mengimpor gas bumi,” tegas Jokowi.

Jika Indonesia tidak dapat menyesuaikan harga gas untuk industri yang banyak dipakai untuk sektor industri petrokimia, industri keramik, industri tekstil, industri pupuk dan industri baja, dikhawatirekan produk dalam negeri menjadi kurang kompetitif.

“Jangan sampai produk industri kita kalah bersaing hanya karena masalah harga gas kita yang terlalu mahal,” ujar presiden.

Kendati demikian, Presiden juga tidak melupakan potensi investasi di sektor hulu gas dengan meminta kementerian dan BUMN terkait untuk mempertimbangkan kesempatan tersebut.

“Pertimbangkan pula aspek keberlanjutan di semua sisi, baik sisi investasi, maupun sisi memperkuat daya saing industri kita,” ujar Jokowi.
Menanggapi perintah Jokowi tersebut, Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa masalah pertama yang akan diselesaikan adalah mendorong sinergi antara PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dengan PT Pertamina Gas (Pertagas). Sinergi kedua BUMN yang bergerak di bidang usaha infrastruktur gas itu diperlukan supaya biaya distribusi bisa lebih efisien.

“Sekarang kan banyak layer-layer (lapisan-lapisan distribusi) gas sampai ke hilirnya. Kita mau coba sederhanakan. PGN dan Pertagas dimerger jadi satu saja, masing-masing punya pipa. Kadang yang satu punya gas tapi nggak punya pipa atau punya pipa tapi nggak punya gas, jadi satu saja,” kata Luhut menjawab pertanyaan media di Jakarta.

Masalah lain yang mendapat perhatian khusus dari Luhut ialah tingginya harga gas di hulu. Luhut ingin harga gas di hulu bisa di bawah US$ 6/MMBtu agar sampai di industri bisa sekitar US$ 6/MMBtu seperti keinginan Jokowi. “Kita berharap harga gas di well head kalau bisa di bawah US$ 6/MMBtu,” ujar Luhut.

Selama ini, jelas Luhut, 35 persen dari hasil penjualan gas masuk ke dalam penerimaan negara. Untuk itu akan ada simulasi mengenai seberapa besar dampak pengurangan harga gas ke penerimaan negara.

Ada beberapa simulasi penurunan harga gas mulai dari US$ 6 per juta british thermal unit (MMBTU), US$ 5 per MMBTU, dan US$ 4 per MMBTU. Dari ketiga skenario  harga gas di hulu tersebut, akan terlihat berapa penerimaan negara yang berkurang akibat.

Selain itu, pemerintah mempertimbangkan efek berganda (multiplier effect), seperti pertumbuhan lapangan kerja dan pemasukan pajak untuk pemerintah. “Jadi kalau pemerintah rugi, katakanlah US$ 100 juta penerimaan kurang, tapi kalau dampaknya bisa berlipat ya kami pilih yang ini,” kata Luhut menegaskan.

mjlhks_dukung-industri-gas2

Kebijakan pemerintah ini, mendapat sambutan positif kalangan pengusaha. Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI), saat bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta 10 Oktober 20116 malah minta kebijakan itu cepat direalisasikan, sebagai upaya mendorong turunnya biaya produksi, khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Buat kita lebih cepat, lebih baik. Tapi kita sadar bahwa tadi dijelaskan oleh Pak Wapres kemungkinan akan ada cross subsidi, dan sebagainya. Jadi bagi kita yang paling pentingcost kita bisa berkurang, ini konsekuensi diberlakukannya MEA. Kalau kita mau bersaing. Kalau harga kita tidak bersaing, pasar kita sendiri juga bisa direbut oleh negara-negara tetangga,” kata Suryani Motik, Ketua HIPPI di Kantor Wakil Presiden, Jakarta,, usai pertemuan tersebut.

Menyikapi itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, selama ini pemerintah terus mendukung kelangsungan dunia usaha, salah satunya dengan mengupayakan harga produksi tidak terlalu tinggi sehingga produk memiliki daya saing kuat di pasar global. Karena itu, terkait rencana penurunan harga gas, menurut Wapres, adalah bagian dari upaya menekan harga produksi agar tidak terlalu tinggi.

“Minimal kita masih bisa walaupun di ASEAN yang lumayan tinggi kita tidak terbawa, tapi minimal kita jauh sudah berkurang. Sehingga kita yakin, kalau efisiensi di ongkos kerja berkurang itu ke depan akan lebih bagus lagi,” ujar  Wapres.

Data Kementerian ESDM, harga gas yang dialokasikan untuk industri kebanyakan sudah di atas US$ 6/MMBtu sejak di hulu. Data ini harga per Agustus 2016. Misalnya gas dari Lapangan Jatirangon (Jawa Barat) harganya US$ 6,75/MMBtu, gas dari Lapangan Wunut (Jawa Timur) US$ 6,75/MMBtu, gas dari Sumur Benggala (Medan) US$ 8,49/MMBtu, gas dari Lapangan Suryaragi (Cirebon) US$ 7,5/MMBtu, gas dari Lapangan Pangkalan Susu (Medan) US$ 8,48/MMBtu, gas dari Blok WMO (Jawa Timur) US$ 7,99/MMBtu, gas dari Jambi Merang (Jambi) US$ 6,47/MMBtu, gas dari Blok Kangean (Jawa Timur) US$ 6,35/MMBtu.

Langkah lain dilakukan pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan yang sedang berupaya menurunkan harga gas di hulu dengan mengurangi pendapatan bagian negara dari gas. Ke depan, pemerintah tidak akan menjadikan gas sebagai sumber pendapatan, melainkan sebagai pendorong perekonomian nasional. Kebijakan pemerintah ini, tentu saja menjadi angin segar bagi kalangan dunia usaha. (Fir)

Leave a Reply