Hanya Diminta Rehab, Bupati AW Nofiadi Siap Kembali Bertugas

Bupati OI Non Aktif, AW Nofiadi di PN Palembang

Palembang, Kabarserasan.com—Karena tidak terbukti sebagai pemilik dan pengedar narkoba, Bupati nonaktif Ogan Ilir (OI) Sumatera Selatan, Ahmad Wazir Nofiadi akhirnya hanya dianggap sebagai penyalahguna narkoba dan dituntut harus menjalani rehabilitasi selama enam bulan.

Demikian disampaikan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang, Ursula Dewi, saat membacakan tuntutan dalam sidang lanjutan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba dengan terdakwa Bupati Nonaktif OI, AW Nofiadi, di Pengadilan Negeri Palembang, Kamis (08/09/2016) siang. Sang bupati, hanya terbukti sebagai penyalahguna narkoba untuk diri sendiri.

Dalam petimbangannya, JPU menyatakan, ada dua hal yang memberatkan terdakwa Ofi—panggilang AW Nofiadi, yakni tidak mendukung program pemberantasan narkoba, dan kedua, penyalahgunaan narkoba dilakukan dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah. Hal yang meringankan, belum pernah dihukum, kooperatif selama menjalani pemeriksaan dan menyesali perbuatannya.

“Untuk itu menuntut terdakwa agar dihukum menjalani rehabilitasi selama enam bulan di Rumah Sakit Ernaldi Bahar Palembang serta membayar biaya perkara sebesar 5000 rupiah” demikian JPU dalam tuntutannya.Dua terdakwa lain, Murdani dan Faisal Roche, juga dituntut sama, rehabilitasi enam bulan.

Kuasa hukum Ofi, Febuar Rahman dan Dhabi K Gumayra dalam nota pembelaannya menyatakan, berdasarkan fakta-fakta persidangan, sangat jelas bahwa Bupati AW Mawardi ini hanyalah korban dari peredaran narkoba, sekaligus korban perebutan kekuasaan.

“Karena itu kami minta kepada Yang Mulia Majelis Hakim, untuk memberi putusan seadil-adilnya” ujar Dhabi saat membacakan pembelaan di depan majelis hakim, Ahmad Adrianda Patria (ketua), Wahyu Wicaksono dan Paluko (anggota)

Majelis hakim akan membacakan putusannya pada sidang mendatang. “Sidang ini sementara kita tunda, dan akan kita lanjutkan di persidangan berikutnya yang akan kita laksanakan 13 September 2016, untuk pembacaan putusan” kata ketua majelis hakim

Febuar Rahman saat diminta komentarnya usai sidang mengatakan, jika nanti hakim memvonis sesuai tuntutan JPU—apalagi bebas, maka artinya setelah menjalani rehabilitasi AW Nofiadi sudah bisa menjalankan tugasnya lagi sebagai Bupati OI.

“Karena secara fisik dia tidak ada halangan lagi untuk menjalankan tugas—sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Klien kami sudah siap untuk kembali bertugas. Tapi tentu ada mekanisme lagi untuk itu”.

Seperti diketahui, seminggu setelah Ofi dan dua terdakwa lain—Murdani dan Faisal Roche ditangkap petugas BNN 13 Maret 2016 lalu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menerbitkan SK Mendagri Nomor 131.16-3020 Tahun 2016 tertanggal 20 Maret 2016 tentang pemberhentian Bupati OI, AW Nofiadi dan mengangkat Wakil Bupati OI, Ilyas Panji Alam sebagai pejabat pelaksana tugas Bupati OI.

Namun SK Mendagri tersebut dibatalkan PTUN Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2016  (Baca: PTUN Batalkan SK Mendagri),karena menilai SK Mendagri itu tidak memiliki dasar hukum  (Jun)

Leave a Reply