Muchsin dari BPKP Sumsel mengatakan, KONI yang menjalankan harus bertanggungjawab, baik secara sosial maupun hukum. Karena itu KONI hharus dapat mempertaggungjawabkannnya secara benar sesuai ketentuan yang berlaku.Muchsin mengingatkan, objek dari audit adalah pada penerima dana hibah. Untuk itu, setiap penggunaan dana hibah itu harus dilengkapi dengan nota-nota dan faktur yang lengkap dan benar.
” Agar nanti tidak kesulitan saat ada pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Negara,” jelasnya.
Terkadang, kata Muchsin, kita sudah melaksanakan kegiatan dengan baik menurut kita, namun ternyata nasih salah dan harus berhadapan dengan hukum. ” Ini kasihan, kita ditangkap karena ketidatahuan kita,” ujar Muchsin.
Kegiatan ini, lanjutnya merupakan salah satu langkah dari Pemkab Muara Enim melalui Disporapar agar kegiatan yang dilaksanaka berjalan dengan baik.
Sumatera Selatan agak aman dalam penggunaan dana hibah kita sudah pernah melaksanakan PON, Sea Games dan akan menyelenggarakan Asian Games. Semua even ini didampingi BPKP. ” Alahmdulillah tidak satupun di Sumsel yang masuk ke ranah hukum untuk penyelenggaraan olahraga dan mudah-mudahan di Muara Enim akan berlangsung seperti itu juga,” harapnya.
Sementara Kepala Disporapar Muara Enim Febriansyah menjelaskan, pedoman penggunaan dana hibah diatur dengan permendari nomor 39 tahun 2012 tentang penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD.
 ” Bimtek ini dimaksudkan agar penerima hibah dapat memahami pedoman sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan agar mereka mengerti tentang manajemen sistem pelaporan, perencanaan dan pertanggungjawaban,” kata Febriansyah di Hotel Griya Sintesa, Rabu (18/05/2016).
Pria yang akrab di panggil Ferry ini mengungkapkan, selama ini masing-masing cabor belum mengerti tata cara pelaporan dana hibah secara benar.
” Karena itu, kegiatan ini sangat penting bagi pengguna dana hibah khususnya untuk pengelolaan, penatausahaan, pengunaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan,” jelasnya.
Selain itu kegiatan ini juga untuk mendorong peningakatan organisasi yang akuntable yang bersumber dari dana hibah APBD Kabupaten Muara Enim.
Lanjt Ferry, BPKP akan mendampingi Muara Enim hingga tuntas. Mereka akan membentuk tim yang Stand By di Kantor Disporapar Muara Enin. ” Setiap saat cabor bisa berkonsultasi jika ada yang ragu-ragu. Kita jangan main-main soal duit pemerintah,” tegasnya.
Disisi lain, Muara Enim masih terkendala karena belum ada Perbup tentang pembiayaan khusus. Seperti pembiayaan tentang perjalanan, lumpsum hingga honor untuk atlet maupun pelatih. ” Itukan harus ada standar pembiayaan khusus. Misalnya kita ingin menggunakan pelatih nasional, namun honornya lokal tentu mereka tidak mau,” jelasnya.
Pihaknya saat ini sudah menyiapkan draf untuk Perbup serta menunggu jika ada usulan dari cabor. ” Jika sudah ada Perbup soal ini, kita akan punya standar berapa honor atlet kabupaten, provinsi maupun nasional,” tutupnya.
Penulis: Khairul Amri
Editor: Amr
Â
Â
Â
