Senator Sisca Marleni: Revisi UU SPPN Harus Paripurna

” Kehadiran saya di Bappeda Kab Muara Enim dalam rangka tugas melakukan kegiatan di daerah pemilihan sesuai tatatertib DPD,” kata Sisca kepada Kabarserasan.com di Kantor Bappeda Muara Enim, Senin (09/05/2016).

Sisca menjelaskan, kunjungannya untuk menyerap aspirasi daerah terkait rencana revisi UU no 25 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN).

” Time line nya terkait skala prioritas di Prolegnas 2016 yakni revisi uu no 25 2014 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Jadi wajarkan jika destinasi-nya ke Bappeda,” jelasnya.

Lanjut Sisca, sebagai anggota komite IV yang bermitra dengan Bappenas dan masuk sebagai anggota tim kerja revisi UU SPPN ini dia mencari masukan dari daerah agar revisi UU yang dilakukan paripurna.

” Baik untuk sinergi untuk perencanaan dan penganggaran maupun  empowering badan perencana baik nasional maupun daerah. UU yang sekarang harus paripurna, karena itu kita mencari masukan dari daerah,” tuturnya.

Sisca mengapresiasi kinerja Bappeda Muara Enim yang diakui secara nasional. Dia minta agar daerah lain bisa mencontoh apa yang telah dikerjakan oleh Bappeda Muara Enim. ” Saya mengunjungi kabupaten/kota yang lain juga dan Bappeda Muara Enim saya nilai kinerjanya sangat baik,” ujarnya.

Menurut Sisca baiknya kinerja Bappeda Muara Enim karena instansi ini telah menempatkan orang-orang terbaik dibidangnya masing-masing (The right man on the right place), sehingga menopang kinerja Pemkab dengan aspek perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Sementara Kepala Bappeda Muara Enim Abdul Nadjib mengatakan, kunjungan anggota DPD RI ini dalam rangka meminta masukan terkait rencana revisi UU SPPN.

” Bu Sisca datang dengan staf ahlinya untuk meminta masukan dalam rangka revisi UU tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN),” jelas Nadjib.

Dalam kesempatan itu Sisca juga menanyakan apakah daerah-daerah sudah melaksanakan UU yang eksis sekarang sudah dilaksanakan sebaik-baiknya. ”  Berkaitan dengan itu banyak yang saya usulkan tapi yang utama dalam SPPN yag akan datang atau yang akan direvisi, sebaiknya kelembagaan perencanaan daerah di kabupaten/kota dikuatkan,” harapnya.

Menurut dia, saat ini hal itu tidak tergambarkan, karena  kelembagaan itu sepenuhnya diserahkan ke Kemendagri.

Selain itu nadjib juga mengusulkan agar kabupaten/kota dilibatkan dalam perencanaan. ” Dalam penyusunan perencanaan di daerah dengan pusat agar ditingkatkan. Selama ini kan semua kembali ke Gubernur,” paparnya.

Gubernur,lanjut dia, selain Kepala derah juga perwakilan pemerintah pusat. Namun dengan segala kesibukannya, tidak akan teratasi dengan daerah yang sangat luas.
 
Selama ini musrenbangnas itu mengundang kab/kota. Namun  mulai 2016 kab/kota tidak diundang lagi, yang diundang cukup Gubernur.

Pertanyaaan apakah bisa gubernur benar-benar mewakili kab/kota. Padahal kita tahu, saat ini gubernur punya kesibukan yang luar biasa di tingkat provinsi. Demikian juga dengan SKPD Provinsi, karena kesibukannya sehingga mereja jarang berkunjung ke daerah untuk melakukan supervisi.

Sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam nawacita, pembangunan dilaksanakan dari pinggiran/desa. ” Seyogyanya mengajak kabupaten kota yang memang memiliki desa. Jadi jangan hanya diwakilkan dengan gubernur. Bukan berarti ini untuk meniadakan peran gubernur, namun mengingat kesibukan beliau itu tidak mungkin bisa meng-handle langsung kab/kota,” pungkasnya.

Penulis: Khairul Amri
Editor: Amr

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here