Dalam sambutannya Nurul menyampaikan, kondisi kekeringan akibat kemarau panjang membawa dampak yang cukup mengkhawatirkan bagi masyarakat. Hal ini juga diperparah dengan turunnya harga komuditi perkebunan yang menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat di Kabupaten Muara Enim.
” Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi ketahan pangan tingkat keluarga dan wilayah. Ini terjadi karena menurunnya akses pangan secara ekonomi sehingga terjadi pengurangan ketersediaan dan konsumsi pangan berkualitas di rumah tangga,” jelas Nurul.
Menurut Nurul, hal ini kurang disadari sehingga perhatian terhadap tanda-tanda gangguan ketahanan pangan tidak disadari. Apalagi hal ini terkadang dianggap sebagai urusan masing-masing sektoral, bukan sebuah mata rantai yang saling berhubungan (lintas stake holder).
” Kondisi ini tak boleh lagi terjadi. Apa lagi ke depan, akan semakin banyak faktor yang dapat mempengaruhi kondisi ketahanan pangan wilayah yang harus kita antisipasi. Misalnya tahun depan diperkirakan kondisi cuaca akan sangat mempengaruhi proses produksi tanaman pangan di Pulau Jawa, Sulawesi serta Kalimantan,” tegasnya.
Demikian juga dengan penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 31 Desember nanti. MEA ini akan memberikan dampak terhadap masuknya produk luar termasuk makanan dan tenaga kerja.
Nurul Menjelaskan, sesuai Undang-Undang no 18 tahun 2012 tentang pangan, pada pasal 46 disebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan.
” Artinya, jika terdapat potensi gangguan terhadap ketahan pangan, maka pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan akses masyarakat secara fisk dan ekonomi terhadap pangan tetap terjamin,” jelas Nurul.
Karena itu, lanjut Nurul, melalui Rakor Dewan Ketahanan Pangan ini, dia berharap dapat menghasilkan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang harus menjadi perhatian serius dalam pembangunan ketahanan pangan pada 2016.
Kepada seluruh anggota DKP, Nurul berharap dapat menjalankan perannya masing-masing, sehingga pembangunan ketahanan pangan Muara Enim dapat berjalan secara terpadu dan mendukung tercapainya masyarakat Muara Enim yang Sehat, Mandiri, Agamis dan Sejahtera (SMAS).
” Saya tetap akan terus mendorong DKP untuk menjadi suatu wadah koordinasi yang solid antar SKPD dan lembaga atau organisasi yang menjadi anggotanya. Karena satu tujuan yang mengikat kita semua yaitu terwujudnya ketahanan pangan menuju kemandirian dan kedaulatan pangan di Kabupaten Muara Enim,” tutupnya.
Penulis/Editor: Khairul Amri
